"Perlu penetrasi dan kebijakan pemerintah agar harga daging tetap terjangkau oleh rakyat di hari besar seperti itu, mengingat ini menyangkut sebuah tradisi," kata Sekretaris Dewan Pakar Seknas Jokowi Todotua Pasaribu melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan harga sejumlah bahan pangan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam negeri. Hal tersebut juga dipengaruhi harga internasional termasuk daging. Oleh karena itu, pemerintah perlu membenahi dan menata kembali kebijakan di sektor pangan.
Tujuannya, kata dia, agar aksi mogok oleh pelaku usaha tidak terulang kembali dengan alasan yang sama seperti yang dilakukan pedagang daging pada Januari 2021.
Baca juga: Seknas Jokowi sambut pengendalian HET minyak goreng oleh pemerintah
Baca juga: Seknas Jokowi menyarankan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas
"Walaupun harga daging relatif mahal bagi kebanyakan orang, namun kalau sampai hilang di pasaran sekian hari masyarakat akan cemas juga," jelas dia.
Menurutnya, pangan yang berkualitas tetap harus tersedia dan dapat diakses masyarakat. Sebab, ini terkait kebutuhan gizi. Apalagi, masyarakat dinilainya belum akan siap jika harus menggantikan protein hewani dengan sumber protein lain, misalnya, telur ayam, ikan laut, ikan air tawar dan sebagainya.
"Masih perlu waktu untuk mengubah pola makan karena taruhannya adalah kualitas generasi yang akan datang," ujar dia.
Terakhir, sesulit apa pun menurunkan harga daging, tetap harus ada tindakan oleh pemerintah. Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengatasi kenaikan harga daging dengan penetrasi pasar. Kemudian termasuk pula memeriksa kondisi di hulu yaitu para importir daging.
"Produksi daging sapi lokal masih jauh untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri," ucapnya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022
