"Kami merasa prihatin menerima laporan dari Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya tentang banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan untuk mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR)," kata Zulkifli Hasan saat kunjungan kerja di Kabupaten Lebak, Minggu.
Zulkifli mengatakan, seharusnya bank yang ditunjuk pemerintah menyalurkan KUR mempermudah bagi UKM yang membutuhkan penguatan modal.
Sebab komitmen pemerintah program KUR untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Apalagi, kata dia, pelaku UKM sangat membantu terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, kata dia, pihaknya meminta bank yang menyalurkan KUR tidak mempersulit lagi pengucuran KUR sepanjang memenuhi persyaratan.
Pinjaman KUR mulai Rp5 juta sampai Rp20 juta tidak ada agunan atau jaminan barang-barang berharga, seperti sertifikat tanah maupun BPKB kendaraan.
Program KUR salah satu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal guna mengembangkan bidang usahanya.
"Kami menyesalkan jika bank yang ditunjuk pemerintah menyalurkan KUR masih mempersulit akses permodalan bagi UKM," ujarnya.
Ia menyebutkan, pemerintah telah memberikan jaminan hingga 80 persen jika terjadi kemacetan dana KUR tersebut.
Pinjaman KUR, kata dia, bagi UKM maupun petani harus dipermudah apabila mengajukan pinjaman modal antara Rp10 juta sampai Rp20 juta dengan tanpa jaminan.
"Bila ada bank masih mempersulit dana KUR, kami minta pelaku UKM melaporkan kepada kami dan kami akan melaporkan kembali kepada Menteri Perekonomian RI," katanya.
Sementara itu, Kiwing (55), perajin pandai besi warga Desa Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya pernah mengajukan dana KUR kepada BRI Rangkasbitung sebesar Rp5 juta, namun hingga kini belum ada realisasinya.
"Kami sangat berharap mendapat pinjaman KUR untuk mengembangkan usaha, apalagi saat ini banyak permintaan pesanan dari luar daerah," katanya.
(U.KR-MSR/Y008)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
