"Memang kalau sudah di daerah itu yang paling benar pemerintah daerahnya harus mengawasi betul, makanya saya anjurkan, untuk transparansi semua anggaran itu dibuka, mau belanja apa kelihatan supaya masyarakat melihat," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin.
Hatta melihat transparansi anggaran di daerah sangat penting, karena masih terbatasnya sumber pendanaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk itu, ia menilai, transfer daerah sebagai salah satu kebijakan desentralisasi fiskal harus diawasi penggunaan serta penyerapannya yang saat ini masih dirasakan masih terlalu lambat sehingga menjadi sisa anggaran lebih dalam APBN.
"Itu akan menjadi perhatian serius kita sekarang ini, agar jangan ada hambatan lagi terhadap penyaluran BOS misalkan atau apapun, jadi mudah-mudahan pelajaran tahun kemarin itu bisa dipetik pelajaran itu untuk mempercepat di 2012," ujarnya.
Terkait dengan penyerapan belanja modal, Hatta juga meminta adanya perubahan manajemen pengelolaan kapasitas manajemen sumber daya manusia, proses tender yang lebih matang, serta proses penyelesaian proyek yang lebih terencana.
"Yang pertama, berkaitan dengan manajemen pengelolaan, jadi menyangkut kapasitas SDM. Kedua, penyiapan proyek yang tak matang, sehingga kadang-kadang ada hambatan di Kementerian Keuangannya, proses tender bertele-tele yang lambat. Ketiga, itu dalam proses penyelesaian proyek, pencairan dan sebagainya, itu titik rawan," ujarnya menambahkan.
(T.S034/A035)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011
