Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menyesalkan lolosnya resolusi yang mengakibatkan kasus nuklir Iran dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB), kata Direktur Keamanan Internasional Dan Pelucutan Senjata Departemen Luar Negeri (Deplu), Hasan Kleib.
"Indonesia menyesalkan keputusan tersebut, karena menurut kita, mengapa harus tergesa-gesa memasukkan unsur DK, beri waktu dulu satu bulan ini setidaknya sampai Maret, baru kemudian diputuskan mau kemana," katanya di Cipayung, Bogor (Jawa Barat), Sabtu.
Hasan menegaskan bahwa Indonesia tidak meminta, agar Iran yang diberi waktu, melainkan proses negosiasi yang masih terbuka.
Menurut dia, sedari awal Indonesia telah meminta, agar hal itu jangan diputus terburu-buru, karena proses penyelesaian damai belum selesai masih bisa diupayakan.
"Apalagi, pada 16 Febuari Iran dan Rusia sepakat untuk melakukan
negosiasi bilateral tentang nuklir, dan pada 6 Maret Dirjen IAEA akan
mengumumkan laporan tentang semua program nuklir beserta isu resolusi ini. Jadi, mengapa harus terburu-buru," ujarnya.
Terhadap keputusan tersebut, kata dia, Indonesia mengimbau, agar Iran dapat memanfaatkan waktu satu bulan ini untuk menunjukkan niat baik.
"Kita harapkan Iran negosiasi lagi dan bekerjasama kembali dengan IAEA," katanya.
Kasus tersebut, lanjut dia, adalah masalah kepercayaan jadi yang harus dibangun adalah kepercayaan.
Dikatakannya, Indonesia sangat tidak mengharapkan hal tersebut, sehingga sedari awal telah mengupayakan resolusi diplomatik.
Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui pertemuan yang telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Dubes Iran dan negara-negara terkait maupun kunjungan Menteri Luar Negeri ke Teheran.
Walaupun resolusi tersebut menyatakan akan memberikan waktu bagi Iran untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang menunjukkan niat baik sebelum DK mengambil langkah, kata dia, tetaplah lolosnya resolusi itu akan membuat Iran tidak nyaman.
"Kalau posisinya seperti ini
kan Iran diharuskan melakukan semua itu seakan-akan di bawah ancaman. Resolusi ini memang tidak minta DK ambil langkah cuma menunggu hingga Maret," ujarnya.
Sejumlah persyaratan yang harus dilakukan Iran untuk menunjukkan niat baiknya antara lain Iran harus menghentikan proses nuklir, ratifikasi protokol tambahan dan membuka akses seluas-kuasnya pada IAEA.
Saat ditanya lebih lanjut tentang dampak dari hal itu pada dunia
internasional mengingat Iran dikabarkan telah membuat UU yang memastikan akan tetap meneruskan proses nuklirnya jika resolusi itu lolos ke DK, Hasan belum berkomentar banyak.
"Peluang negosiasi dengan Rusia masih terbuka, terlalu dini
prediksikan dampaknya walaupun memang benar bahwa Iran adalah salah satu penghasil minyak terbesar," katanya.
Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, menurut dia, setiap langkah yang diambil Iran dimungkinkan mempengaruhi harga minyak dunia yang tentunya akan memberikan dampak signifikan bagi sejumlah negara lain.
"Kita harapkan dapat segera terselesaikan sehingga dampaknya tidak terlalu luas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di Timur Tengah," demikian Hasan Kleib. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
