Jakarta (ANTARA News) - DPR mengisyaratkan akan menyetujui tambahan subsidi listrik di APBN 2006, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di tahun ini.
Demikian diungkapkan Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis dan Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah usai raker dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin.
Menurut Emir, pemerintah bisa memanfaatkan sisa anggaran di tahun 2005 yang hanya terserap 70 persen agar bisa menutupi kekurangan kebutuhan subsidi listrik.
Selain itu, lanjutnya, APBN 2006 juga masih bisa dilakukan efisiensi dan optimalisasi.
Melihat pengalaman di tahun lalu, Emir juga tidak yakin anggaran 2006 yang mengalami ekspansi hingga Rp80 triliun dibandingkan tahun 2005 bisa terserap seluruhnya.
"Kita bisa duduk lagi bersama pemerintah untuk melihat pos-pos belanja barang dan modal mana yang kemungkinan tidak terserap seluruhnya di tahun 2006 dan dapat dialihkan ke tambahan subsidi listrik," katanya.
Emir memperkirakan, pemerintah tidak akan sulit menambah subsidi listrik hingga Rp10 triliun.
Hal senada dikemukakan Awal Kusumah. Menurut dia, pihaknya bersama pemerintah akan melihat peluang-peluang yang ada untuk menutupi defisit subsdi listrik.
"Kita akan dalami bersama pemerintah dan juga BI (Bank Indonesia) pos-pos penerimaan seperti pajak, fiskal dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mana yang bisa ditingkatkan," ujarnya.
Emir juga mengatakan, tambahan subsidi menjadi pilihan DPR karena masyarakat dan industri tidak bisa dibebani lagi dengan kenaikan TDL, setelah dihantam kenaikan BBM.
Selain itu, pemerintah juga tidak bisa mengambil opsi dengan mengurangi biaya investasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna menambal defisit subsidi listrik tersebut.
"Penyediaan listrik akan mengalami krisis di tahun 2008 kalau biaya investasi PLN dikurangi," ujarnya.
Sementara itu, usai mengikuti raker yang membahas RUU Pemerintah Aceh dengan Komisi VII DPR, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah masih mengkaji berapa besar tambahan subsidi listrik yang bisa dialokasikan di APBN 2006.
"Kita masih menunggu hasil audit BPP (biaya pokok penyediaan) listrik yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
