Banda Aceh (ANTARA News) - Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) versi Pemerintah yang telah diajukan kepada DPR RI, karena dinilai bertentangan dengan aspirasi rakyat Aceh.
Aksi damai yang berlangsung di bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Senin, itu berlangsung aman dan tertib, sehingga aparat kepolisian yang melakukan pengamanan tidak terlalu repot mengatur lalu lintas.
Unjuk rasa tersebut diawali dari taman kota di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dan kemudian melakukan long march menuju Simpang Lima yang berjarak sekitar satu kilometer.
Koordinator aksi, Rahmat Djailani menyatakan, dalam RUU-PA yang telah diajukan pemerintah kepada DPR-RI beberapa hari lalu tersebut sangat mengecewakan masyarakat Aceh, karena tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh.
Sejumlah pasal RUU-PA DPRD NAD yang telah dirumuskan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ternyata dipangkas oleh Pemerintah, sebelum diajukan ke DPR RI, katanya.
Item yang menjadi persoalan adalah dihapusnya kesempatan adanya calon independen dalam RUU-PA, di samping item lainnya yang menjadi esensi dari semangat perdamaian di Aceh.
"Tindakan yang diambil pemerintah pusat sangat kontra produktif terhadap upaya perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah pusat dalam menjaga perdamaian di Aceh," tegasnya.
Dikatakan, penghapusan kesempatan adanya calon independen dalam RUU-PA merupakan pengingkaran terhadap demokrasi dan juga perjanjian perdamaian Helsinki.
Untuk itu, SMUR menolak RUU-PA yang tidak memuat point atau pasal yang mengatur soal pembolehan calon independen dan nasionalisasi sumber daya mineral energi dan sumberdaya alam lainnya di Aceh, karena kedua pasal tersebut adalah syarat untuk mensejahterakan rakyat.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
