Menurut dia, pernyataan Menkopolhukam tersebut menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya penundaan Pemilu.
"Penjelasan Menkopolhukam itu semakin memperjelas bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah aspirasi yang disampaikan pimpinan partai politik," kata Baidowi kepada Antara di Jakarta, Senin.
Ketua DPP PPP itu menilai pernyataan Menteri Mahfud MD menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah tidak perlu diseret-seret dalam isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca juga: Menkopolhukam: Sikap Presiden jelas pemilu digelar pada 2024
Baca juga: Seknas Jokowi ajak pastikan pemilu berlangsung sesuai jadwal
Baca juga: JK sebut penundaan Pemilu langgar konstitusi
Karena itu menurut dia, isu yang menyebutkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 berasal dari Presiden Jokowi, terbukti tidak benar.
"Kalau ada yang berpikir penundaan Pemilu adalah kemauan Presiden Jokowi, kan tidak benar. Itu terbukti dari pernyataan Menkopolhukam, itu sudah jelas," ujarnya.
Selain itu Baidowi menilai wajar aspirasi yang disampaikan para ketua umum partai politik terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut dia, dalam ruang demokrasi, semua pihak berhak berpendapat dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan hal yang biasa.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo punya sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum tetap digelar pada 2024.
Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers.
Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan (Presiden),” tegas Mahfud.
Dia menyampaikan Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.
Mahfud menambahkan Presiden juga meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2022
