Jakarta (ANTARA) - Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza mengatakan pemerintah perlu fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah dampak konflik Rusia-Ukraina yang mendongkrak harga komoditas dunia, termasuk bahan-bahan pokok dan penting.

"Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi selama ini masih didominasi oleh sektor konsumsi. Harus diperhatikan agar daya beli tetap terjaga dan konsumsi masyarakat tetap normal," kata Risza dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin.

Kenaikan harga minyak dunia bisa membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia ikut melambung, tapi pada saat yang sama belanja subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 diperkirakan juga akan meningkat lebih tinggi.

"Subsidi energi APBN 2022 ditetapkan Rp77,5 triliun dengan asumsi harga minyak 63 dolar AS per barel. Hari ini harga minyak dunia sudah jauh melewati asumsi tersebut," katanya.

Baca juga: Kemenko Perekonomian dorong daya beli masyarakat dengan bansos

Menurutnya, harga minyak yang sudah melampaui asumsi APBN merupakan tantangan kebijakan fiskal yang tidak mudah dan harus diatasi oleh pemerintah dan DPR.

Konflik Rusia dan Ukraina juga berpotensi membuat Indonesia yang sedang berusaha memulihkan perekonomian dari dampak COVID-19 mengalami middle income trap.

Karena itu pemerintah harus memprioritaskan belanja APBN untuk kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta menunda penyaluran anggaran yang kurang prioritas, seperti untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Rencana tahap awal dana PEN untuk IKN sebesar Rp127 triliun harus dievaluasi kembali. Realisasi anggaran harus kepada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

Baca juga: BPKN nilai kenaikan PPN akan tekan daya beli masyarakat

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2022