Hal tersebut, kata Dedy, berkaitan erat dengan isu prioritas kedua dan ketiga yang dibawa Kominfo di Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia, yakni literasi serta kecakapan digital dan arus data lintas batas negara.
Baca juga: G20 harus lahirkan warisan untuk tata kelola ekonomi digital
"Jika ada, misalnya, trading atau investasi ilegal, itu adalah salah satu bentuk tantangan kecakapan digital di era sekarang. Sehingga, ini perlu jadi perhatian oleh negara-negara di dunia," kata Dedy yang juga menjabat sebagai Co-Chair DEWG Presidensi G20 Indonesia 2022, saat konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa.
Menurut Dedy, literasi dan kecakapan digital yang mumpuni menjadi hal yang sangat penting saat ini. Pasalnya, hal tersebut dapat meminimalisir permasalahan seperti trading dan investasi ilegal yang marak terjadi.
"Jadi, salah satu solusi kunci dari upaya untuk membendung bisnis ilegal dan investasi ilegal adalah dengan peningkatan literasi digital," ujarnya.
Untuk itu, Dedy mengatakan, Indonesia mengusulkan prinsip dan nilai dasar dalam literasi dan kecakapan digital.
Selain itu, Dedy juga mengatakan Presidensi G20 memfokuskan agar data pribadi dapat dikelola dengan tata kelola yang mumpuni dan aman untuk masyarakat lintas negara.
Pasalnya sampai saat ini, menurut Dedy, belum ada data protection di level global. Untuk itu, setidaknya Indonesia mengusulkan adanya prinsip dasar yang perlu diadopsi oleh negara-negara G20, yakni transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik.
"Jadi, empat prinsip ini yang Indonesia usulkan untuk menjadi nilai bersama, pemahaman bersama, di antara negara-negara G20 dalam mengelola data, khususnya data pribadi," pungkas Dedy.
Baca juga: Indonesia siapkan pameran transformasi digital pada KTT G20
Baca juga: Menkominfo: Indonesia dorong tata kelola data dalam DEWG G20
Baca juga: Indonesia butuh memperkuat regulasi untuk arus data lintas negara
Pewarta: Suci Nurhaliza
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2022
