"Evaluasi kinerja menteri kabinet oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) memberikan dua dampak yakni meningkatkan kinerja menteri atau melakukan penggantian," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi para menteri di kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II adalah kinerja yang tidak maksimal serta serapan anggaran dari APBN yang juga tidak optimal.
Presiden Yudhoyono, kata dia, hendaknya mengidentifikasi persoalan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab terhadap rendahnya serapan anggaran tersebut, apakah seluruh menteri atau hanya menteri tertentu yang kinerjanya juga rendah.
"Perombakan kabinet juga akan menjadi pisau bermata dua, di satu sisi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain justru bisa berdampak makin menurunkan kepercayaan masyarakat," katanya.
Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan, perombakan kabinet sasarannya untuk meningkatkan keperayaan publik terhadap pemerintah.
Namun realitasnya, kata dia, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah menurun dibandingkan dengan pada awal pemerintahan Presiden Susilio Bambang Yudhoyono akhir 2009 lalu.
Romahurmuziy menambahkan, perombakan kabinet, sasaran lain untuk meningkatkan kinerja kabinet karena dari hasil evaluasi UKP4 menghasilkan kinerja para menteri ada yang baik (rapor biru) tapi ada juga yang belum baik (rapor merah).
"Jika Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet, PPP siap menghadapinya, tapi hendaknya perombakan kabinet dilakukan harus dilakukan atas dasar ukuran yang jelas, bukan karena pertimbangan suka atau tidak suka," kata Romahurmuziy.
Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, yang juga Wakil Ketua Umum PPP disebut-sebut sebagai salah satu menteri yang mendapat sorotan untuk dilakukan perombakan. (R024/I007/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
