"Kita perlu hal-hal yang konkret dari MP3EI ini, khususnya di Sulawesi Tengah," kata Nasir Mansyur pada pembukaan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat malam.
Nasir mengatakan, dirinya berharap melalui program MP3EI infrastruktur bisa masuk di Sulawesi Tengah sehingga bisa mempecepat pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
Ia mencontohkan, Sulawesi Tengah sebagai daerah pertanian bisa mengusulkan pembangunan infrastruktur berupa jalan sehingga memudahkan investasi masuk. Selain jalan, kemungkinan juga pemerintah daerah bisa mengusulkan pembangunan bandara dan pelabuhan mengingat akses Sulawesi Tengah dengan Kalimantan sangat dekat sehingga perlu didukung pelabuhan.
Di sisi lain, Nasir juga mendorong para kontraktor lokal agar tidak saja menjadi penonton dalam program MP3EI sehingga pengusaha lokal perlu dilibatkan dalam proyek-proyek MP3EI.
Menyinggung tentang peran Kadin di Sulawesi Tengah, Nasir mengatakan Kadin juga perlu menargetkan besarnya pertumbuhan wirausaha baru.
Dia mengatakan, Kadin Indonesia menargetkan sekitar 1.400 wirausaha baru yang lahir.
Menurut Nasir, belakangan ini minat masyarakat untuk menjadi wirausaha sangat minim karena lebih berorientasi menjadi birokrat. Dengan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil, Nasir berharap bisa membangkitkan munculnya usahawan di daerah.
Nasir melihat gubernur Sulawesi Tengah dalam mendorong lahirnya wirausaha di daerah ini cukup tinggi karena terbukti gubernurnya sendiri memiliki kepedulian terhadap dunia wirausaha tersebut.
"Waktu saya pertama ketemu dengan Pak Gubernur, Longki Djanggola, saya menyerahkan kartu nama saya. Gubernur juga langsung membuka dompetnya dan menyodorkan kartu namanya. Ini artinya gubernur juga sudah probisnis," kata Nasir.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengatakan program pemerintah melalui MP3EI 2011-2025 tidak menguntungkan Sulawesi Tengah karena daerahnya hanya mendapat sedikit dibanding provinsi tetangga, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
"Coba bedah MP3EI itu, yang ada untuk Sulawesi Tengah hanya Dongi Senoro dan infrastruktur jalan. Itu pun hanya 1/4 dari panjang jalan negara di daerah ini," kata Longki Djanggola.
Longki juga mengajak Kadin agar sama-sama membedah kembali MP3EI sehingga Kadin dan para pelaku usaha lainnya juga mengetahui persis bagaimana keberpihakan program jangka panjang hingga 2025 tersebut.
Longki yang baru menjabat gubernur sekitar enam bulan itu mengatakan, kemungkinan Sulawesi Tengah masih dianggap oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang tidak diperhitungkan.
"Kita mungkin dianggap tidak ada oleh pemerintah pusat," kata Longki.
(T.A055/A026/)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
