Hanya saja, menurut Peneliti Mitra CIPS, Ajisatria Suleiman, rata-rata setiap tahun 90 persen program tersebut berupa workshop, sosialisasi, atau seminar.
"Ada beberapa alasan, antara lain sosialisasi itu mudah dilalukan, mudah dibuktikan dengan dokumentasi materi dan kegiatan, dan mudah direplikasi," kata Aji dalam webinar "Urgensi Percepatan Literasi Keuangan di Indonesia" yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan dengan pembuatan satu modul workshop, sosialisasi bisa dilakukan di beberapa waktu dan tempat-tempat lain yang berbeda sehingga biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah.
"Ini berbeda dengan pembuatan website atau e-learning, yang biayanya lebih besar, tetapi dihitungnya hanya satu kegiatan, jadi inilah kenapa mayoritas pelaku jasa Keuangan melakukan kegiatan literasi bersifat sosialisasi, diseminasi, dan diskusi," imbuh Aji.
Sosialisasi literasi keuangan juga biasanya hanya dilakukan oleh karyawan di bidang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau public relation (PR), tetapi ada pula Lembaga Jasa Keuangan yang melibatkan seluruh staf untuk sekaligus meningkatkan literasi keuangan mereka.
"Di antara semua kegiatan ini memang kalau kita lihat semua kegiatan literasi keuangan bersifat produk driven, atau lebih menjelaskan apa itu asuransi, produk perbankan, dan pasar modal. Tapi belum customer driven, misalnya menjelaskan informasi yang dibutuhkan pelanggan,"
Saat ini kebanyakan program literasi keuangan masih dilakukan terpisah dari penawaran produk, tapi literasi sebetulnya juga dapat dilakukan bersamaan dengan penawaran produk.
"Dengan demikian calon pelanggan memahami keuntungan dan resiko dari memiliki produk keuangan tersebut," katanya.
Baca juga: OJK harap edukasi keuangan di kalangan muda terus digencarkan
Baca juga: Ketua DPR minta pemerintah perkuat literasi keuangan digital
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
