"Bantuan teknis ini akan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk mengembangkan, melaksanakan dan memantau proyek kerjasama pemerintah untuk meningkatkan jumlah dan nilai proyek, yang secara komersial menarik dan berkelanjutan untuk ditawarkan kepada pihak swasta," ujar Pejabat Pelaksana dari Kantor Perwakilan Bank Pembangunan Asia (ADB) Indonesia, Bob Finlayson.
Menurut Bob, alokasi anggaran tersebut disediakan Pemerintah Jepang, melalui dana untuk pengurangan kemiskinan (Japan Fund for Poverty Reduction/JFPR).
"Bantuan akan dilaksanakan tahun ini, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga penanggung jawab atas bantuan teknis tersebut. Sedangkan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan menjadi lembaga pelaksana kegiatan teknis," ujarnya.
Bob menjelaskan, ADB menyadari pemerintah telah mengembangkan sejumlah proyek yang tercatat menggunakan skema pembiayaan KPS namun ternyata hal tersebut belum banyak menarik minat investor.
Menurut dia, investor masih enggan untuk berpartisipasi dalam KPS karena adanya kekhawatiran terkait desain, perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Pemerintah Indonesia setelah krisis yang melanda Asia pada pertengahan dekade 1990-an banyak menangguhkan serta membatalkan proyek infrastruktur publik dan swasta yang telah direncanakan.
Krisis moneter tersebut secara tidak langsung mengakibatkan penurunan investasi dalam pembangunan infrastruktur menjadi dua persen dari GDP, dari sebelumnya enam persen dari GDP.
Bob menjelaskan saat ini rasio pembangunan dan investasi infrastruktur di Indonesia sudah meningkat menjadi empat persen dari GDP.
"Meskipun telah terjadi perbaikan, investasi untuk infratruktur masih rendah menurut standar internasional yang rata-rata mencapai enam-tujuh persen di kalangan perekonomian Asia yang mengalami pertumbuhan tinggi," ujarnya.
Pemerintah Indonesia berupaya untuk memaksimalkan investasi sebesar 140 miliar dolar AS dalam bidang infrastruktur dalam lima tahun mendatang. Sekitar 60 persen dari rencana pembiayaan infrastruktur yang dibutuhkan akan berasal dari sektor swasta. (ANT)
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2011
