Penyerahan penghargaan berlangsung di Jakarta, Senin, dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2010/2011 di Kementerian Keuangan.
Penghargaan itu merupakan yang ketiga kalinya diraih BNP2TKI sejak 2008.
BNP2TKI berhasil meraih opini tata kelola pemerintahan dan laporan keuangan tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kurun waktu tahun 2010.
Jumhur menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang dicapai BNP2TKI itu, sehingga lembaganya mendapat predikat terbaik dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan maupun sistem pelaporan keuangan yang memuaskan (clean and good governance).
"Semoga dapat terus bertahan pada waktu-waktu mendatang dengan predikat WTP," kata Jumhur.
Jumhur juga berterima kasih kepada semua staf dan pimpinan di BNP2TKI yang telah bahu-membahu untuk mencapai penghargaan itu.
"Penghargaan WTP ini untuk seluruh karyawan BNP2TKI karena merekalah yang sehari-hari mengelola keuangan. Saya hanya memberikan motivasi sekaligus garis kebijakan sesuai aturan yang benar," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penghargaan WTP selama tiga kali itu dihasilkan atas komitmen tinggi dari jajaran BNP2TKI guna membangun kinerja sebaik-baiknya untuk melayani TKI.
"Tanpa adanya kerja keras dalam melayani TKI maka WTP tidak akan pernah dihasilkan BNP2TKI," katanya.
Jumhur mengatakan kinerja pelayanan BNP2TKI terhadap TKI diorientasikan pada upaya perbaikan penempatan dan perlindungan TKI dengan berbagai unsur pemerintah yang bertugas melayani TKI, baik pemerintah pusat, daerah, maupun Perwakilan RI di luar negeri.
"Utamanya dengan menerapkan pembenahan pelayanan TKI berdasarkan sistem online antara BNP2TKI dengan berbagai unsur pemerintah, agar tercipta kemartabatan ataupun peningkatan kualitas TKI," ujar Jumhur.
Selain kepada BNP2TKI, Wakil Presiden Boediono juga menyampaikan penghargaan WTP 2010 untuk berbagai lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah di antaranya MPR, DPR, BPK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
Kemudian Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemananan, Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian BUMN, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Sedangkan pemerintah daerah yang meraih WTP adalah Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Jepara, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemerintah Kota Surakarta.
(T.B009/R007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
