"Saya hanya ingin rakyat tidak bayar iuran, rakyat tak dipungut uang, dan pelayanan kesehatan tak ada diskriminasi," katanya pada diskusi "Pancasila rumah kita"-Quo vadis BPJS, Keberpihakan terhadap kepentingan warga negara, penegakkan demokrasi serta pertahanan dan keamanan nasional di Jakarta, Selasa.
Siti Fadilah menjelaskan bahwa perdasarkan undang-undang sistem jaminan sosial nasional, semua orang akan dipungut iuran untuk Badan Pelaksana Jaminan Sosial tersebut.
Menurut Siti, jika benar iuran diterapkan untuk seluruh masyarakat maka terjadi ketidakadilan sangat besar kepada rakyat miskin.
Ia mengaku sangat kawatirkan BPJS nanti akan menarik iuran dari rakyat.
"Inginnya saya rakyat tak ditarik iuran dan penyakit tak dibeda-bedakan, tak hanya pelayanan kesehatan dasar. Kemudian pengelolaannya transparan," ujarnya.
Siti menegaskan bahwa pada intinya jaminan sosial itu hak rakyat dan mestinya pemerintah menjamin.
Sementara anggota Komisi IX DPR RI dari F-PD Zulmiar Yanti menegaskan sudah ada kesepakaran antara pemerintah dan DPR bahwa masyarakat tidak dipungut iuran.
Menurut Zulmiar, dana Jaskesmas 2011-2012 ada Rp 7,2 triliun yang akan dimasukkan ke BPJS.
"Nanti, pemerintah akan tambah Rp2 triliun," kata Zul. (J004)
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2011
