"Terkesan politis, apalagi usulan tersebut muncul di tengah latar belakang politik dan hukum yang berkembang begitu dinamis akhir-akhir ini," kata anggota komisi yang membawahi bidang pendidikan, olah raga dan kebudayaan itu melalui surat elektronik di Jakarta, Rabu.
Rohmani menilai pemerintah daerah dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam soal nama itu.
"Jauh lebih bijak bila kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Tentu mereka memiliki pertimbangan tersendiri," katanya.
Ia menyebut pemberian nama kepada aset atau sarana publik memiliki ketentuan tersendiri, diantaranya pertimbangan sejarah.
Menurut dia, dilihat dari sejarah, Jakabaring justru lebih dekat dengan Presiden V RI Megawati Soekarnoputri.
"Karena pembangunan awal Jakabaring dilaksanakan pada masa Megawati menjadi Presiden," kata anggota Fraksi PKS itu.(*)
A035/I007
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2011
