Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan pihaknya terus mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah untuk naik kelas melalui berbagai cara termasuk dengan Program Kemenkeu Satu yang merupakan kolaborasi dari berbagai unit di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“UMKM ini unik. Ini yang kemudian kita lihat dari bagian Kemenkeu Satu yang harusnya kita desain,” katanya dalam kick-off Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu di Palembang, Sumatera Selatan, yang diikuti Antara di Jakarta, Jumat.

Suahasil menjelaskan sejauh ini seluruh unit eselon I Kemenkeu telah berkontribusi mendorong pengembangan UMKM melalui program masing-masing.

Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantu UMKM melalui insentif dan kebijakan pajaknya yang meringankan UMKM serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membantu UMKM berorientasi ekspor.

Perusahaan besar maupun UMKM yang memiliki Operator Ekonomi Bersertifikat atau Authorized Economic Operator akan semakin mudah dibantu oleh DJBC untuk mengekspor produk mereka dengan lebih cepat.

Sementara Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu membantu UMKM dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit ultramikro. Sementara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu turut mendorong UMKM dengan mengadakan kegiatan lelang UMKM dan memberikan keringanan utang.

Baca juga: Kemenkeu buka peluang lanjutkan insentif pajak PEN bagi UMKM di 2022

“Teman-teman DJKN mengaku care dengan UMKM dengan dibuatkan kegiatan lelang UMKM, boleh memakai portal lelangnya DJKN,” ujar Suahasil.

Selain itu Suahasil mengatakan Kemenkeu juga memiliki Special Mission Vehicle (SMV) dalam mendorong UMKM seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

SMV Kemenkeu dalam sektor UMKM lainnya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang memberikan pembiayaan khususnya untuk usaha-usaha berorientasi ekspor.

LPEI mengadakan Program Desa Devisa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing komoditas yang dihasilkan suatu wilayah.

Suahasil menyebutkan hingga kini Desa Devisa baru sekitar 50 desa dan ditargetkan akan mencapai 5.000 desa mengingat jumlah desa di Indonesia sebanyak 75 ribu desa.

“Saya minta kalau dikerjakan secara bersinergi pasti lebih kuat jadi Kemenkeu Satu bukan saja sinergi operasi antar eselon I tapi juga sinergi dengan SMV, pemerintah daerah, stakeholder, asosiasi dan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: LPEI-Kemenkeu sinergi latih UMKM Indonesia Timur masuk pasar ekspor

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2022