"Di sini, Menteri Numberi harus menunjukkan nasionalismenya dalam membela kepentingan rakyat Indonesia terkait ledakan sumur minyak Montara. Dia harus menuntut pertanggungjawaban Australia atas bencana ini," kata mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu kepada para wartawan.
Menteri yang dimaksud itu adalah Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, pensiunan laksamana madya TNI, sebagai Ketua Timnas Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML).
Numberi sebagaimana dirilis Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Rabu (21/9), mengatakan memberi apresiasi terhadap pemerintah Australia yang terus mendorong PT TEP Australasia selaku operator sumur minyak Montara untuk segera menandatangani MoU dengan Jakarta. Tidak dijelaskan nota kesepahaman itu secara persis.
Selain itu, meminta kerja sama dengan Otorita Keselamatan Maritim Australia (AMSA-Australian Maritime Safety Authority) untuk membersihkan permukaan laut di wilayah perairan NTT yang terkena dampak dari tumpakan minyak akibat meledaknya sumur Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.
Tanoni yang juga penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta" itu mengatakan AMSA justru menyemprotkan zat berbahaya dispersant di atas Laut Timor untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dasar laut.
"Zat berbahaya ini telah merusak terumbu karang di dasar Laut Timor yang mengakibatkan para nelayan semakin sulit mendapatkan ikan dari Laut Timor akibat tempat berkembang biaknya ikan dasar laut, sudah hancur," kata Tanoni.
Atas dasar itu, tambahnya, pemerintah Australia harus dituntut pertanggungjawabannya; bukan sebaliknya pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada Australia untuk menyelesaikan petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor.
Ia menambahkan sejak awal petaka ini, lembaga yang dipimpinnya bersama masyarakat korban di NTT meminta untuk segera dilakukan sebuah penelitian ilmiah yang patut, menyeluruh, transparan, kredibel dan independen.
Penelitian ilmiah tersebut, menurut dia, terfokus pada tiga bidang utama, yakni sosial ekonomi, kesehatan masyarakat pesisir serta lingkungan perairan di sekitarnya.
"Usul ini selalu saja ditolak oleh Menteri Numberi, sehingga membuat kami jadi tanda tanya besar, padahal kami mengusulkan penelitian ilmiah itu melibatkan pemerintah Federal Australia, Indonesia dan PT TEP Australasia serta YPTB yang mewakili masyarakat korban," ujarnya. (ANT)
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2011
