Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris minta para pengusaha agar fair dalam menyikapi rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan jangan mengkambing-hitamkan kenaikan TDL untuk menutupi inefisiensi perusahaan.
"Jangan sampai juga urusan dan problem manajemen, dia (pengusaha) timpakan ke kasus seperti sekarang (TDL). Bilang tidak mampu bayar, padahal ia terbelit berbagai macam perkara," katanya di Jakarta, Jumat, menanggapi pernyataan resmi Kadin Indonesia Rabu lalu (8/2) yang menolak rencana kenaikan TDL.
Usai pertemuan dengan kalangan pengusaha logam dan baja, Fahmi menengarai penolakan TDL itu hanya kedok bagi sejumlah pengusaha untuk menutupi problem mereka yang sesugguhnya dalam menjalankan usahanya.
"Nah itu tidak `fair` ada (pengusaha) yang begitu walaupun tidak semua," ujarnya.
Menurut dia, prinsip pengusaha biasanya bisa mendialogkan dan menegosiasikan mengenai berbagai hal.
Karena itu, ia menilai pernyataan Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat sebelumnya yang menyatakan kenaikan TDL di bawah 20 persen yang bisa ditanggung pengusaha, lebih riil dibanding pernyataan Kadin Indonesia baru-baru ini yang menolak total kenaikan TDL.
"Pengusaha bisa berdialog merumuskan tarif dan bernegosiasi dalam forum perundingan. Di situ dikemukakan industri mana yang mampu sekian persen (kenaikan TDL) dan mana yang tidak mampu sekian persen," katanya.
Fahmi juga mengingatkan manajemen PLN agar inefisiensi operasional BUMN tersebut jangan dibebankan kepada TDL, dan PLN juga diminta mengatasi berbagai kebocoran dan pencurian listrik.
Untuk membantu kalangan pengusaha, Menperin melakukan pertemuan dengan direksi PLN siang ini untuk menentukan besaran kenaikan TDL yang wajar dan tidak memukul dunia usaha.
"Penentuan tarif (TDL) harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara manajemen dan rasional," ujar Fahmi.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
