Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi akan menyiapkan satu perusahaan holding company untuk pengelolaan TPA Bantargebang. "Kontrak Bantargebang dengan pengelola saat ini akan berakhir pada Juli atau Agustus 2006, kita akan bangun holding company yang terdiri atas BUMD DKI Jakarta dan Bekasi serta pihak swasta," kata Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seusai bertemu walikota Bekasi Achmad Zurfaih di Balaikota Jakarta, Jumat. Lebih lanjut Sutiyoso mengatakan, di Bantargebang akan didirikan instalansi pengolahan sampah modern yang nantinya dapat mengubah sampah menjadi pupuk kompos, bahan bakar dan juga dapat menjadi pembangkit tenaga listrik. "Instalasi pengolahan sampah modern di Bantargebang itu diharapkan dapat menghasilkan manfaat apakah berupa daya listrik, kompos atau bahan bakar lainnya, tergantung pada investor yang mengelolanya nanti," katanya. Untuk menyiapkan hal tersebut akan dibentuk tim kecil yang beranggotakan pihak Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Sementara itu, Walikota Bekasi Achmad Zurfaih senada dengan Sutiyoso menyatakan bahwa pembentukan holding company memang tengah dibicarakan. "Jadi, yang dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta adalah ketika kerjasama dengan pengelola Bantargebang berakhir Juli, kita diskusikan langkah apa yang diambil oleh Bekasi dan DKI Jakarta," katanya. Dia menjelaskan, dengan berakhirnya kontrak tersebut akan dilakukan evaluasi sistem dengan rencana meningkatkan teknologi sistem pengolahan. Dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Rama Boedi menyatakan holding company akan segera dibuat dalam satu hingga dua bulan yang akan datang. "Kita akan bikin holding company antara Pemkot Bekasi dan DKI Jakarta, holding ini akan membuat PT-PT yang sesuai dengan kegiatannya, maksudnya yaitu ada investor yang mungkin mau memanfaatkan gasnya (gas methan), ada pula yang mau membuat kompos," ujarnya. Ketika disinggung tentang perkembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, Rama Boedi menjelaskan, pihak DKI Jakarta berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. "Kami sudah menyiapkan tipping fee, setiap saat Bojong dibuka kami siap mengirimkan sampah," kata Rama. Dia juga menyatakan perkembangan di Bojong saat ini adalah Pemkab Bogor dan investor sudah mulai melakukan pendekatan ke masyarakat. Meski demikian Rama mengakui Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memaksakan pengoperasian TPST Bojong.(*)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006