Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan melihat berbagai hal seperti kemampuan APBN 2006 sebelum memutuskan untuk mempercepat pembayaran utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang mencapai delapan miliar dolar AS.
"Ini berhubungan dengan perbedaan nilai tukar, suku bunga yang ditanggung dan APBN yang sekarang. Nanti kita lihat lagi," katanya usai mengikuti simposium dalam rangka ulang tahun Fraksi Partai Golkar di DPR RI Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani juga mengatakan, belum memastikan apakah sisa utang dari IMF itu akan dibayar sekaligus atau secara bertahap.
Sebelumnya, Menkeu mengatakan pihaknya dan Bank Indonesia (BI) sedang merencanakan untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan melakukan percepatan pembayaran utang kepada IMF.
Sementara Menko Perekonomian Boediono mengatakan, rencana percepatan pembayaran kembali utang IMF memiliki nilai baik dan buruk, sehingga harus melihat kondisi keuangan pemerintah.
"Itu ada plus minusnya. Saya kira tinggal dilihat saja bagaimana situasi keuangan kita. Kalau cukup ya kita selesaikan jadi lebih cepat. Tetapi kalau tidak ada dana, maka pembayaran sesuai jadwal, sudah baik juga," kata Boediono.
Paket pertama pinjaman IMF diterima Indonesia pada 31 Oktober 1997 sebesar 23 miliar dolar AS, yang terdiri dari 10 miliar dolar AS pinjaman untuk fasilitas dana siaga (standby loan), 4,5 miliar dolar AS dari Bank Dunia, dan 3,5 miliar dolar AS dari Bank Pembangunan Asia.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
