"Gak lah...belum sampai ke sana. Masih pada aspek keamanan," katanya, usai melakukan penanaman pohon serangkaian HUT ke-66 TNI bersama Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo di Pusat Pasukan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, Senin.
Karena itu, lanjut Panglima TNI, penanganan terorisme masih di bawah kendali Kepolisian Republik Indonesia. "Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sangat dimungkinkan, sesuai aturan perundangan No34/2004 Tentang TNI. Dalam UU itu, TNI memiliki kewenangan untuk pemberantasan terorisme," ujar Agus.
Ia menegaskan dalam penanganan terorisme perlu sinergitas TNI dan Polri didukung peran serta masyarakat untuk mengantisipasi setiap hal yang mengarah pada tindakan terorisme.
"TNI dan Polri sinergitasnya sudah cukup bagus, kita saling `sharing information`, bertukar informasi. Nah kalau masyarakat juga ikut serta maka akan lebih bagus. Karena peran serta masyarakat juga sangat penting, mengingat keterbatasan jumlah aparat," kata Panglima TNI.
Ia menambahkan, "tentunya dengan kejadian ini dan kejadian-kejadian sebelumnya kita perlu lakukan pembenahan-pembenahan baik secara internal maupun eksternal bersama Polri, agar lebih efektif di masa depan,".
Pada kesempatan yang sama Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan perlu keterlibatan semua pihak untuk menangani beragam aksi terorisme termasuk keterlibatan TNI dan masyarakat. "Selama ini semua sudah terlibat, baik TNI maupun masyarakat. Keterlibatan TNI dan masyarakat dalam penanganan terorisme merupakan bagian dari langkah-langkah `pre-emtive` dan `preventif`," ujarnya.
Terorisme di Indonesia dimulai pada 2000 dimana terjadi pemboman terhadap Kedutaan Besar Filipina, Bursa Efek Jakarta, Kedutaan Besar Malaysia dan serangkaian bom Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.
Aksi teror terus berlanjut hingga tindakan bom bunuh diri di Masjid Az-Zikro, kompleks Mapolresta Cirebon pada April 2011.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2011
