"Ada beberapa," katanya menjawab pertanyaan wartawan terkait rapor merah kinerja kementerian seusai rapat di Kompleks Kantor wapres, Jakarta, Senin. Namun dia tidak mau memberikan berapa jumlahnya.
"Tidak boleh disebut angkanya ya," katanya.
Kuntoro menegaskan laporan tersebut merupakan laporan kinerja kementerian dan tidak membahas perombakan kabinet.
"UKP4 tidak membahas mengenai soal itu (perombakan kabinet), apakah program ini tercapai atau tidak. Jika tercapai dikasih hijau, tidak tercapai kasih merah. Sama sekali tidak berhubungan dengan menterinya," katanya.
Menurut Kuntoro perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menambahkan, apakah presiden menggunakan laporan UKP4 sebagai acuan atau tidak, merupakan hak Presiden.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan melakukan perombakan kabinet sebelum 20 Oktober mendatang. Presiden mengemukakan, perombakan kabinet tersebut didasarkan penilaian objektif kinerja para menteri.
Menurut Presiden, perombakan kabinet bertujuan untuk memperbaiki kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
Sementara Pengamat Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan sebaiknya Presiden menggunakan laporan kinerja Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam melakukan perombakan kabinet.
"Alangkah baiknya harus ada transparansi laporan dari kinerja UKP4 karena di situ kan ada rasionalitas, masyarakat bisa melihat apakah betul-betul kinerja ataukah hanya kompromi politik, atau tindakan semu untuk mengelabui masyarakat," katanya.
Menurut dia, Presiden perlu melakukan perombakan terhadap para menteri yang berkinerja buruk terutama dari partai politik.
Saat ini, dari 33 kursi kementerian, partai politik menempatkan 17 kadernya. Ke-17 kader partai politik tersebut mewakili enam partai politik koalisi pendukung pemerintah yaitu Demokrat, Golkar, PKB, dan PAN, PPP, PKS.
(T.M041/R018)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
