“Kepemimpinan Indonesia di G20 tahun 2022 ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan kota-kota dalam mendukung pemenuhan hak-hak serta sarana prasarana bagi anak yang memadai,” kata Indra dalam Webinar G20 ”A common Framework: Towards Child-Friendly Cities Amid the COVID-19 Pandemic, Climate Crisis, and Rising Structural Inequalities" yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Indra menuturkan, Presidensi G20 menjadi momen yang sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan setiap kota karena setengah dari jumlah populasi masyarakat, diprediksi akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050 mendatang,
Artinya, jumlah anak-anak dan remaja yang hidup di perkotaan akan semakin meningkat sehingga pemerintah daerah perlu serius mengantisipasi permasalahan tersebut melalui penetapan kebijakan yang bisa mendukung pemenuhan hak-hak anak, memberikan perlindungan serta memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.
“Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan pandangan terkait posisi anak dan kaum muda dalam mendorong pembangunan di daerah,” ujar Indra.
Baca juga: Bappenas: G20 perlu pikirkan sistem kota yang responsif dan ramah anak
Baca juga: Save the Children harapkan pemimpin G20 atasi permasalahan anak
Menurut Indra, semua pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi bersama para pemangku kepentingan dan sektor swasta sehingga anak dapat ikut berperan dalam masyarakat lewat timbulnya inovasi-inovasi pembangunan berkelanjutan.
Terutama terlibat dalam pembangunan negara yang berkelanjutan dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 dan berusaha memulihkan sektor ekonomi yang inklusif.
Indra mencontohkan, pemerintah daerah dapat mengikuti cara pemerintah Surabaya di mana mereka mendirikan perumahan yatim piatu yang terdampak COVID-19 sehingga anak-anak menjadi tidak terlantar.
“Seluruh sektor yang terlibat kolaborasi, tentunya membutuhkan dedikasi dan komitmen penuh dari seluruh pihak dan dukungan terhadap regulasi juga sudah banyak dari pusat sampai daerah,” ucap dia.
Menurut Indra, Indonesia sudah sebegitu besar memperhatikan pemenuhan hak anak. Terbukti dengan adanya sejumlah undang-undang yang ditegakkan seperti Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak dan kewajiban anak.
Terdapat pula Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 terkait anak penyandang disabilitas dan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
Indra menekankan Kementerian Dalam Negeri akan terus mendukung pemenuhan hak setiap anak melalui perencanaan, pemantauan kebijakan hingga penganggaran yang dibuat oleh setiap pemerintah daerah.
Pihaknya juga akan berusaha memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah untuk membangun kota yang cerdas, responsif dan ramah terhadap anak. Seperti halnya memberikan ruang bagi anak untuk bermain dan belajar.
Dirinya berharap setiap pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi untuk menyuarakan G20 menjadi pendorong timbulnya praktik baik dan kolaborasi antar kota untuk mengatasi isu terkait anak dalam menghadapi permasalahan seperti perubahan iklim, pandemi COVID-19 hingga pemulihan ekonomi.
“Kita ketahui seluruh pertumbuhan ekonomi yang berbasis elektronik, semuanya dikomandoi oleh anak-anak muda, anak-anak milenial. Bagaimana dengan hal tersebut juga kita dapat lihat hasilnya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat tanpa ada pemisah dari Sabang sampai Merauke,” kata Indra.
Baca juga: G20 dinilai sebagai momentum Indonesia tunjukan potensi milenial
Baca juga: Billy Mambrasarajak pemuda sukseskan Presidensi G20 dengan tiga cara
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2022
