“Saya meminta agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah melihat keunggulan produk UMKM dan koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mendorong dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Asosiasi UMKM, serta Gerakan Koperasi untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM agar masuk ke e-Katalog atau Bela Pengadaan. Selain itu dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi.
Pada showcase business matching, Kementerian Koperasi dan UKM disebut menampilkan UKM high tech untuk menunjukkan keunggulan produk UKM masa depan yang penuh inovasi dan teknologi.
“Kami bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memudahkan koperasi dan UMKM mendapatkan pembiayaan yang murah dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkap Teten.
Baca juga: Menkop: Perhelatan G20 potensi untungkan sektor UMKM Rp1,7 triliun
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan perdagangan Indonesia harus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKD) dengan target belanja PDN dan UMKM tahun 2022 sebanyak Rp400 triliun.
“Terdapat potensi belanja sebesar Rp1.071,4 triliun yang berasal dari porsi belanja barang dan belanja modal APBN sebesar Rp538,9 triliun dan APBD sebesar Rp 532,5 triliun. Ini dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN,” ucap Menperin.
Berdasarkan hasil simulasi Badan Pusat Statistik (BPS), pembelian PDN senilai Rp400 triliun dikatakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen.
Baca juga: Menkop : Potensi pajak pada pelaku UMKM sangat besar
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anaz menargetkan satu juta produk UMKM masuk ke dalam laman LKPP.
‘Target per Maret ini 200.000 produk dan telah tercapai bahkan melebihi target,” ujar dia.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendorong K/L/Pemda mempercepat penyerapan produk dalam negeri dengan menghapuskan persyaratan yang menghambat upaya tersebut.
Percepatan juga dilakukan di sisi pembayaran melalui e-payment agar proses belanja pengadaan barang/jasa pemerintah lebih mudah dijalankan, yakni dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Dengan adanya kartu kredit, sebut Azwar, UKM tak lagi kesulitan bertransaksi dengan pemda karena pemda bisa langsung bayar dengan kartu kredit pemerintah.
Baca juga: Menko Perekonomian: UMKM harus tangkap potensi industri halal dunia
Baca juga: Airlangga : Peningkatan potensi ekonomi digital dukung UMKM
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2022
