"Sekarang ada metode baru yang dapat memberikan pengawalan dan memonitoring anak seperti berbasis Home Care. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengontrol anak diluar panti," kata Dirjen PRS Kemensos, Makmur Sanusi saat Press Gathering bersama Forum Jurnalis Perlindungan Anak (FJPA) Sulsel, di Makassar, Jumat.
Menurut dia, Home Care merupakan metode dengan berbasis kemasyarakatan dengan model pembinaan yang melibatkan keluarga terdekat mereka tanpa dititipkan di panti rehabilitasi. Hal ini guna mengurangi beban operasional pengelolaan panti yang setiap tahunnya membutuhkan anggaran tidak sedikit.
Selain itu, lanjutnya, untuk memasyarakatkan gerakan kepedulian sosial dimulai dari keluarga atau orang tua anak yang bermasalah dengan hukum. Dia mengharapkan pemerintah daerah bisa merespon program yang digagas Kementerian Sosial.
"Akan ada orang pendamping misalnya satu orang, cukup menangani 30 anak, artinya jumlah anak di panti rehabilitasi bisa dikurangi dari 300 menjadi 100 anak pada program ini. Untuk itu kita berharap peran media ikut mengubah pola pikir masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung program ini," katanya.
Ditempat sama, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Andry Arief Bulu mengatakan, saat ini telah banyak Perda tentang masalah sosial yang dilahirkan mulai dari perdagangan anak, Pendidikan dan Kesehatan, dan Anak jalan dan hal itu mengikat.
"Masukan dari Dirjen akan kami tindaklanjuti dalam pembahasan anggaran APBD dan kami akan mencoba menyusun anggaran dengan memperbesar anggaran dibidang sosial. Sebab, 60 persen anggaran tersebar di 24 Kabupaten/kota tersedot untuk pendidikan dan kesehatan termasuk masalah sosial," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua FJPA Sulsel, Hendra, menilai permasalahan sosial tidak terlalu populer dalam pembahasan anggaran di daerah. Bahkan, program-program yang berjalan masih memiliki muatan kepentingan-kepentingan tertentu.
"Akibatnya program pemerintah pusat dan daerah berjalan sendiri-sendiri. Kami berharap keberadaan forum jurnalis ini bisa menjadi jembatan penguatan program kementerian dan pemerintah daerah," ucapnya.
(ANT-282/Y008)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
