Jakarta (ANTARA News) - Setelah melakukan penyisiran selama sekitar dua jam, Tim Gegana dari Kepolisian Resort Jakarta Pusat (Polres Jakpus) menyatakan ancaman bom nihil atau tidak menemukan bahan peledak ataupun barang-barang berbahaya yang mencurigakan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta.
Menurut Kapolres Jakpus, Kombes Bambang Hermanu, di Jakarta, Senin, polisi masih terus menyelidiki siapa dan apa motif pelaku teror tersebut.
"Penelepon hanya menyatakan awas ada bom, dan saat ini polisi masih terus menyelidikinya," katanya.
Sebelumnya, seseorang tidak dikenal menyampaikan bahwa di Kantor Menteri ESDM itu ada bom yang siap meledak, dan telepon tersebut diterima oleh Tuti, salah seorang staf Sekretariat Menteri ESDM.
Tuti segera melaporkan ancaman bom tersebut ke polisi, dan Polres Jakpus segera mengirimkan Tim Gegana untuk melakukan penyisiran di lokasi.
Suasana di kantor tersebut sempat panik, karena selain adanya ancaman bom itu, pada saat bersamaan juga tiba puluhan pengunjuk rasa yang menamakan diri Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM).
Para pengunjuk rasa itu menuntut pembatalan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan mendesak Presiden Yudhoyono untuk mengganti Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro lantaran dinilai tidak becus bekerja, dan kebijakannya mengenai minyak dan gas (migas) banyak yang tidak berpihak kepada rakyat.
Para pengunjuk rasa itu juga minta jaminan pemerintah untuk memastikan bahwa PLN tidak dijual atau mendapatkan tambahan saham dari pihak swasta yang berkepentingan menguasai PLN, dan menjamin PLN akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.
Menurut Wakil Presiden FSPM, Yanti Irawan Kusuma, apabila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan tersebut, maka mereka yang berasal dari berbagai sektor usaha, seperti pariwisata, dan perkeretaapian akan menggelar aksi serentak.
Para pengunjuk rasa itu dibatasi, agar melakukan aksinya di luar pagar Kantor Menteri ESDM guna menghindari tambahan kepanikan setelah adanya ancaman bom. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
