"Perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden dan karenanya kita serahkan kepada presiden untuk melakukannya dengan baik," kata Saan Mustopa di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, elite politik dari partai politik anggota koalisi tidak perlu panik dan melakukan berbagai manuver dalam menghadapi perombakan kabinet itu.
Sebagai anggota koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah, kata dia, ada etika, tata krama, dan sopan-santun, dalam berkomunikasi.
"Jika ada hal-hal yang dinilai kurang berkenan, hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang santun dan etis, tidak perlu panik dan kemudian melakukan manuver-manuver yang tidak kondusif.
Menurut dia, dalam menghadapi rencana perombakan kabinet belum ada elite partai politik yang dipanggil Presiden Yudhoyono untuk dimintai pertimbangannya.
Presiden Yudhoyono, kata dia, memiliki hak prerogatif untuk mengganti atau mereposisi menteri kabinet.
Partai Demokrat, kata dia, tidak mendesak atau mendorong Presiden Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet, karena menyadari perombakan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden.
"Perombakan kabinet hendaknya disikapi dengan baik karena sasarannya untuk melakukan penyegaran dan meningkatkan kinerja kementerian," katanya.
Menurut dia, tidak perlu ada yang khawatir karena menteri baru yang akan masuk ke kabinet masih memiliki waktu kerja selama tiga tahun ke depan, sehingga bisa menunjukkan peningkatan kinerja kementerian.
(R024/D011)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
