"Komisi VII DPR sepakat untuk melakukan penambahan kuota solar subsidi sebanyak dua juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno dalam rapat dengar pendapat dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
Pada 2022, kuota solar subsidi ditetapkan 15,1 juta kiloliter dan telah tersalurkan sebanyak 3,79 juta kiloliter per 27 Maret 2022.
Sementara, stok solar Pertamina tercatat sebanyak 1,9 juta kiloliter, yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan selama 23,27 hari ke depan.
Dalam rapat itu, legislator juga meminta pemerintah untuk menyiapkan peta jalan dan infrastruktur strategic petroleum reserves (SPR) untuk menjaga ketahanan energi nasional.
BPH Migas menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi solar yang terjadi saat ini akibat peningkatan kegiatan ekonomi yang berdampak terhadap sektor industri dan konsumsi serta berdampak pada peningkatan arus barang logistik dan transportasi.
Tak hanya itu, BPH Migas juga menemukan kendaraan-kendaraan tambang dan perkebunan yang ikut mengantre solar subsidi. Padahal, kendaraan industri seharusnya menggunakan solar nonsubsidi.
Disparitas harga solar subsidi dengan solar nonsubsidi yang terpaut jauh menyebabkan terjadinya penimbunan dan solar oplosan di berbagai daerah di Indonesia.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi kami dalam melakukan pengendalian dan juga pengawasan atas penyediaan dan distribusi BBM," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
Baca juga: Dirut Pertamina ungkap penyebab kelangkaan solar
Baca juga: DPR minta Pertamina antisipasi lonjakan konsumsi BBM saat mudik
Baca juga: Komisi VII DPR siap kawal ketersediaan BBM dan elpiji
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
