"Pertemuan G20 ini perpaduan antara negara-negara industri G7 dan negara-negara yang ekonominya besar tapi masih dalam kategori negara berkembang. Kita Indonesia tentu diharapkan menjadi jembatan bagi kepentingan bangsa-bangsa atau negara yang sedang berkembang," kata Johnny dalam jumpa pers di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Johnny mengatakan tiga isu prioritas DEWG menjadi isu besar yang terjadi dalam ruang digital. Tiga isu tersebut, yakni konektivitas pemulihan pascapandemi (Connectivity and Post-COVID-19 Recovery), kecakapan dan literasi digital (Digital Skills and Digital Literacy), serta arus data lintas negara (CrossBorder Data Flow and Data Free Flow with Trust).
"Untuk G20, jadi kita berbicara untuk dunia global dengan tiga isu besar itu. Sedangkan Indonesia sendiri dengan kondisi nyata kita yang berkaitan dengan konektivitas digital, tersedianya digital talent yang memadai. Itu menjadi masukan bagi rapat-rapat dalam G20 sebagai perwakilan sebagai jembatan dari negara-negara yang sedang berkembang (emerging nation)," katanya.
Johnny mengatakan topik konektivitas pemulihan pascapandemi memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengajak anggota G20 berdiskusi terhadap peran sentral konektivitas digital dalam beragam lini kehidupan.
Secara khusus, topik tersebut terkait dengan pemulihan pascapandemi COVID-19 mengacu kepada isu ketersediaan akses internet yang cukup dan adil, fair level playing field yang lebih berimbang dalam pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi konten dan data internet.
"Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global yang lebih tangguh dan lebih inklusif melalui teknologi digital," ujarnya.
Menurut Johnny, pembahasan topik kecakapan dan literasi digital juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
"Indonesia mendorong pembahasan isu ini untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam digital re-skilling dan up-skilling masyarakat dunia dalam menghadapi kemajuan serta disrupsi digital," katanya.
Sementara topik arus data lintas negara diajukan sebagai respon terhadap peningkatan penggunaan data dan arus data, serta kebutuhan mekanisme dan metode pengaturan yang memfasilitasi pertukaran data.
"Memahami diversivitas pengaturan yang ada, Indonesia mengambil langkah untuk melakukan pembahasan kebijakan data lintas batas negara pada Presidensi G20 kali ini dengan usulan prinsip arus data lintas negara yang mengacu pada keabsahan, keadilan, keterbukaan, dan timbal balik," kata Johnny.
Johnny mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan rangkaian acara DEWG dalam Presidensi G20 Indonesia guna menncapai hasil yang konkret dan bermakna bagi ekonomi digital global.
"Mari bersama kita mengawal semangat Presidensi G20 Indonesia dalam menyongsong pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. 'Recover together, recover stronger'," pungkasnya.
Baca juga: Pertemuan DEWG diharapkan jadi konsep dasar "Ministerial Declaration"
Baca juga: Menkominfo buka pertemuan pertama DEWG
Baca juga: BAKTI Kominfo borong empat penghargaan ajang PRIA 2022
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2022
