Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.
Komisi I DPR tetapkan 7 calon anggota Komisi Informasi
Komisi I DPR menetapkan tujuh nama calon anggota Komisi Informasi (KI) Pusat periode 2021-2025 usai uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/3).
"Penentuannya dengan musyawarah mufakat," kata Wakil ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.
Selengkapnya baca di sini.
Presiden Jokowi setuju beri 3 persen operasional dari dana desa
Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian porsi tiga persen dari total Dana Desa yang diperoleh setiap desa untuk digunakan sebagai biaya operasional.
"Pak Surta minta 'Pak Presiden, kalau bisa ya 4-5 persen dari total anggaran (untuk biaya operasional). Saya katakan 'Ndak, ndak, ndak'. Untuk yang pertama ya saya berikan 3 persen. Nanti tahun berikut bisa ke 4-5 persen. Ini tolong dicatat," kata Presiden Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/3).
Selengkapnya baca di sini.
Paripurna DPR setujui Isma Yatun dan Haerul Saleh jadi anggota BPK RI
DPR RI menyetujui Isma Yatun dan Haerul Saleh menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna menanyakan kepada perwakilan fraksi dan anggota DPR, apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2022-2027 dapat disetujui.
Selengkapnya baca di sini.
AHY dan Paloh bahas peluang berkoalisi di Pemilu 2024
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Jakarta, Selasa (29/3), membahas peluang berkoalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Keduanya terbuka untuk membangun koalisi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang disepakati bersama.
Selengkapnya baca di sini.
KPU tegaskan tidak berencana gunakan "e-voting" dalam Pemilu 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menegaskan sejauh ini pihaknya tidak berencana menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2024.
"KPU sampai saat ini tidak berencana mempergunakan 'e-voting' (dalam Pemilu 2024). Tetapi, kami sudah melakukan penggunaan teknologi informasi, sebagaimana pemilu sebelum-sebelumnya, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Tentu, kami juga mengagas Sirekap untuk digunakan pada Pemilu 2024," ujar Ilham Saputra kepada wartawan usai membuka Seminar Internasional Tata Kelola Pemilu bertajuk "Electoral Governance in Indonesia: Adopting Technology, Promoting Transparency, and Enhancing Integrity", di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (29/3).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022
