Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, implementasi rencana Keind tersebut dapat optimal dengan memanfaatkan sejumlah fasilitas bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI.
"Keind ataupun penggerak usaha mikro kelas menengah (UMKM) lainnya bisa memanfaatkan fasilitas bantuan produktif usaha mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM," ujar Bamsoet usai menerima pengurus Keind di Jakarta, Kamis.
Dikatakan pula bahwa program tersebut telah dijalankan pada tahun 2020, 2021, dan akan kembali dilanjutkan pada tahun 2022. Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan per 20 September 2021, pihaknya telah menyalurkan Rp15,24 triliun BLT UMKM terhadap 12,8 juta UMKM
Ia lantas menyebutkan beberapa fasilitas ataupun bantuan lainnya dari Pemerintah yang dapat dimanfaatkan Keind ataupun penggerak UMKM lainnya untuk menggerakkan perekonomian di daerah.
Pertama, kata Bamsoet, mereka dapat memanfaatkan akses dana murah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan suku bunga sebanyak 3 persen.
"Untuk koperasi, tersedia pendanaan khusus dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan badan layanan umum di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM," kata Bamsoet.
Kedua, lanjut dia, Keind juga bisa menggerakkan UMKM dengan mengembangkan program pemerintah di bidang pariwisata, seperti pengembangan desa wisata agro (Dewa), desa wisata industri (Dewi), dan desa digital (Dedi).
"Terlebih Pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp68 triliun dalam APBN 2022 yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa melalui Dewa, Dewi, dan Dedi. Jadi, tidak sulit mengembangkannya. Misalnya, untuk wisata alam, cukup dibuat menarik dan dapat dijadikan tempat foto yang instagramable. Pasti akan mendatangkan banyak turis yang pada akhirnya bisa menambah pemasukan untuk masyarakat sekitar," kata Bamsoet.
Melalui berbagai fasilitas yang telah diberikan Pemerintah itu, Bamsoet memandang Keind harus mampu meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia yang saat ini masih sangat rendah, yaitu sebesar 3,47 persen dari total penduduk Indonesia.
Persentase yang diraih Indonesia tersebut, kata Bamsoet, masih berada di bawah Singapura dengan rasio wirausaha yang sudah mencapai 8,76 persen, Thailand 4,26 persen dan Malaysia 4,74 persen.
"Pemerintah pun menargetkan, setidaknya pada tahun 2024, rasio kewirausahaan Indonesia meningkat menjadi 3,95 hingga 4 persen. Untuk itu, butuh dukungan semua pihak, seperti Keind," pungkas Bamsoet.
Baca juga: Ketua MPR dukung perayaan Dharma Santi Nasional di kompleks parlemen
Baca juga: Ketua MPR: Antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022
