"Kami sangat optimistis bisa merebut kembali Pulau Berhala dari Jambi, karena ditinjau dari segi apa pun Pulau Berhala adalah milik Kepulauan Riau (Kepri)," kata Gubernur Sani di Tanjungpinang, Jumat (14/10).
Menurut Sani, dari aspek sejarah, Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kerajaan Riau-Lingga dari abad ke-17 dan Residen Riau pada 1922 hingga pemilihan umum pertama tahun 1955 serta pemilihan Gubernur Riau pada 1985.
"Provinsi Kepri berasal dari provinsi induk Riau yang mencakup wilayahnya sampai Pulau Berhala," kata Sani.
Pemerintahan Desa Berhala menurut dia sudah ada sejak Provinsi Riau hingga saat ini dibawah pemerintahan Kepri.
"Hingga saat ini pemerintahan di Desa Pulau Berhala masih berjalan dan masih dibawah Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri," tegasnya.
Berdasarkan UU Nomor 54/2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri dan UU Nomor 31/2002 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga menurut dia juga disebutkan Pulau Berhala masuk wilayahnya.
"Batasnya adalah Selat Berhala yang memisahkan Pulau Berhala dengan Sumatra," kata Sani.
Pembangunan di Pulau Berhala menurut Gubernur juga sudah dilakukan Pemprov Riau hingga Pemprov Kepri sejak lama seperti pembangunan sekolah, puskesmas, dermaga penghubung dan pembangkit listrik.
"Jadi kalau ditinjau dari aspek mana pun tetap milik Kepri," kata Sani.
Pemprov Kepri menurut dia merasa dibohongi setelah pembicaraan terakhir membahas Pulau Berhala di Hotel pacific Batam pada 2010 dengan Ditjend Otonomi Daerah serta utusan Pemprov Kepri dan Jambi yang memutuskan ada pembicaraan lanjutan.
"Selain akan difasilitasi untuk pertemuan di Kemendagri, peninjauan langsung ke Pulau Berhala juga akan dilakukan, namun Permendagri itu langsung keluar," katanya.
Perjuangan agar Pulau Berhala tetap berada di wilayah Kepri menurut dia sudah sejak lama dilakukan dan membantah Pemprov Kepri tidak memperjuangkannya.
"Sudah lama dan sejak saya menjadi Wakil Gubernur Kepri (2005-2010) juga sudah berjuang dengan keras," tegasnya.
Namun Sani mengakui perjuangan tidak terlalu agresif seperti dilakukan Jambi, karena Kepri punya dasar dan keyakinan yang kuat kalau pulau itu adalah wilayahnya.
"Mungkin karena Jambi menyerang, tentu mereka lebih aktif dibanding Kepri," kata Sani.
Tim Pemprov Kepri saat ini menurut dia sedang menyusun nota protes kepada Menteri Dalam Negeri selain mempersiapkan uji materi Permendagri Nomor 44/2011 ke Mahkamah Agung.
"Selain protes, gugatan hukum akan dilakukan, biarlah hukum yang akan menetukan siapa pemilik Pulau Berhala," tegas Sani.
Gubernur Sani juga membantah kurang lobi kepada pemerintah pusat dan DPR RI mengenai status Pulau Berhala.
"Saya tidak tahu lobi bagaimana lagi yang harus dilakukan, habis ilmu saya, tak tahu kalau ada ilmu lobi lain. Saya lobi apa ada adanya," ujar Sani.
Dalam waktu dekat, Sani mengatakan pihaknya akan berkunjung ke Pulau Berhala.
Saat ini juga sedang berlangsung Lingga Fishing Festival di Pulau Berhala yang dilaksanakan oleh Pemkab Lingga. (ANT-029/O001)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
