Menurut dia, konflik tersebut menimbulkan potensi kenaikan inflasi yang didorong peningkatan harga sejumlah komoditas, misalnya minyak, gas, batubara, dan gandum.
“Supaya efeknya tidak terlalu besar ke dalam negeri, pemerintah harus menyiapkan tameng, semacam mempertahankan harga kebutuhan pokok dan harga energi terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan subsidi yang memadai,” ujar dia ketika dihubungi Antara, Jakarta, Selasa.
Jika pemberian subsidi memadai tidak dilakukan, lanjutnya, maka akan terjadi inflasi sangat tinggi yang berdampak buruk terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka kian sulit mempertahankan daya beli.
Seperti diketahui, pemerintah disebut telah melontarkan potensi kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram dan Pertalite yang notabene telah memperoleh subsidi.
Dalam hal ini, Faisal menilai kedua produk tersebut harus tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah karena sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kalau harga dari gas elpiji atau BBM yang tidak disubsidi, tidak apa-apa dinaikkan sesuai dengan harga pasar, seperti Pertamax atau gas elpiji 12 kg yang memang ditujukan untuk kelas menengah,” ucapnya.
Di sisi lain, ia menganggap Indonesia dapat mengambil manfaat dari konflik kedua negara tersebut dengan memperoleh suplai energi dan pangan yang murah dari Rusia mengingat negara itu diembargo pasca berseteru melawan Ukraina. Di antaranya ialah komoditas minyak, gas, nikel, dan gandum.
“Itu bisa menjadi keuntungan, a blessing in disguise buat kita,” ungkap ekonom tersebut.
Baca juga: Pemerintah tambah bantuan sosial akibat kenaikan harga pangan-energi
Baca juga: Pertamina targetkan bagi 36 ribu kartu kendali BBM subsidi se-Kaltim
Baca juga: Pemerintah akan bantu subsidi upah pegawai bergaji di bawah Rp3 juta
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
