Teras Narang pun mendukung penuh niat Gubernur Sugianto Sabran mengundang pihak Kemenkeu, terkhusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dapat berkunjung ke Kalteng untuk memetakan sejauh mana kekuatan provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat.
"Kemenkeu juga harapannya bisa membantu Kalteng menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada dalam mengembangkan dan memajukan pembangunan di daerah ini," kata Teras Narang dalam keterangannya diterima di Palangka Raya, Jumat.
Senator asal Kalteng ini pada Kamis (7/4) mengikuti Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalteng 2023 melalui virtual di Palangka Raya. Dalam musyawarah itu, turut hadir Gubernur Kalteng, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Anggota DPR RI, Deputi Bappenas, Sekda Kalteng, bupati/wali kota se-Kalteng, serta kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemprov Kalteng.
Selain mendukung undangan berkunjung tersebut, Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu juga menegaskan bahwa seluruh elemen yang ada provinsi setempat, tidak ingin hanya sekadar penonton dan penyangga berkenaan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, melainkan maju bersama.
"Ini bukan hanya harapan saya sebagai wakil rakyat di DPD RI, tapi juga saya yakin Gubernur dan seluruh rakyat di Kalteng," demikian Teras Narang.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyatakan bahwa pemerintah provinsi dalam pembangunan ke depan, tetap memprioritaskan program pembangunan infrastruktur, dengan pagu indikatif 2022-2024 sebesar Rp2,1 triliun.
"Infrastruktur dimaksud, meliputi jalan, jembatan, irigasi, hingga pengembangan maupun pembangunan pelabuhan," kata dia.
Pada kesempatan itu, dirinya juga mempertanyakan kepada Bappenas RI terkait proyek pembangunan jalur kereta api dari Puruk Cahu menuju Bangkuang sepanjang 422 kilometer, yang telah digagas dan direncanakan Teras Narang saat menjadi Gubernur Kalteng periode 2005-2015.
Pemprov Kalteng sudah memenuhi kewajiban, terkhusus masalah trase kereta api, telah diselesaikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sugianto mengatakan, ada banyak investor yang berkenan membiayai proyek tersebut. Hanya saja, untuk memutuskannya tetap berada di pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kalteng hanya bisa menunggu keberlanjutan proyek ini.
"Kami memohon agar proyek strategis ini jangan sampai dihilangkan di Bappenas RI. Ini proyek yang sangat strategis dan memberikan dampak besar terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kalteng," demikian Sugianto.
Baca juga: Teras: DPD dukung DOB jika sesuai kepentingan strategis nasional
Baca juga: Anggota DPD harapkan pembangunan Pelabuhan Batanjung segera tuntas
Pewarta: Kasriadi/Jaya M Manurung
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2022
