Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Winardy, di Banda Aceh, Senin, mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak asasi dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang.
Baca juga: Sebanyak 5.626 personel gabungan amankan unjuk rasa mahasiswa
"Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum seperti unjuk rasa harus tertib dan tidak keluar dari koridor hukum berlaku. Tolong tertib, dan kami ingatkan peserta unjuk rasa tidak anarkis," kata dia.
Perwira menengah Polda Aceh itu juga mengingatkan peserta unjuk rasa mengantisipasi "penumpang gelap" atau oknum yang berusaha menunggangi aksi.
Ia mengatakan berdasarkan laporan diterima, unjuk rasa 11 April tidak hanya di Banda Aceh, tetapi juga wilayah hukum Polda Aceh seperti Lhokseumawe, Langsa, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Pidie, dan Aceh Barat.
Baca juga: Tim pengamanan gabungan mulai bersiaga di Kantor Gubernur Gorontalo
Terkait pengamanan, kata dia, melibatkan 500 personel dari berbagai fungsi, baik Polri, TNI, dan Satpol PP agar unjuk rasa berjalan tertib dan lancar serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
"Begitu juga di kewilayahan atau Polres, pengamanan juga didukung TNI dan Satpol PP akan melakukan pengamanan di titik-titik unjuk rasa," kata dia.
Pengamanan, kata dia, tetap mengedepankan sisi manusiawi dan bertindak sesuai standar. Jadi diharapkan kerja sama para demonstran agar tetap tertib dan tidak anarkis.
Baca juga: SEMMI membantah Hamdan Zoelva jadi mentor unjuk rasa
Selain itu, ia juga meminta demonstran mematuhi batas waktu kegiatan dan menghormati nuansa Ramadan, sehingga kegiatan yang dijamin konstitusi tersebut tidak mengganggu kekhusyukan dalam bulan suci.
"Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai hingga batas waktu yang ditentukan, dan tentunya tidak mengganggu kegiatan ibadah Ramadan," kata dia.
Baca juga: Kampus Jambi imbau mahasiswa sampaikan aspirasi santun dan patuh hukum
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2022
