"Saat ini proses regrouping BUMN Farmasi sedang berlangsung dengan menyelesaikan revaluasi aset termasuk rencana ke depannya," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Irnanda Laksanawan disela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Senin.
Menurut Irnanda, program regrouping sudah mendapat persetujuan DPR dan tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP).
Dalam regrouping tersebut Indofarma yang saat ini merupakan perusahaan publik akan "go private" atau menjadi perusahaan tertutup, untuk selanjutnya akan diambilalih oleh Kimia Farma.
"Paling lambat semester I 2012 Kimia Farma diharapkan sudah mengakuisisi Indofarma," kata Irnanda.
Meski demikian ia menambahkan, aksi korporasi tersebut tetap tergantung pada respon pasar.
Dalam disain regrouping tersebut Kimia Farma dan Indofarma melebur, sedangkan PT Bio Farma akan berdiri sendiri (stand alone).
Diharapkan program "regrouping" terjadi efisiensi karena produk dan bisnisnya tidak tumpang tindih karena ada spesialisasi di antara tiga BUMN tersebut.
"Hanya Kimia Farma dan Indofarma yang rencananya akan digabung, sedangkan Bio Farma lebih diarahkan untuk masuk klaster industri "life science" dibandingkan menjadi sebagai perusahaan farmasi," kata Irnanda.
Sementara itu Direktur Utama Kimia Farma, M Sjamsul Arifin mengatakan regrouping tersebut akan berdampak positif bagi BUMN Farmasi.
Total penjualan tiga perusahaan tersebut pada akhir tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp3,17 triliun, naik dibanding tahun 2010 sebesar Rp2,7 triliun. Adapun pada 2015 setelah restrukturisasi dan revitalisasi dilakukan maka penjualan diproyeksikan bisa mencapai sekitar Rp10,23 triliun, dengan laba bersih Rp1,52 triliun.
Saat ini pemerintah menguasai 90 persen saham Kimia Farma.
"Ini mengindikasikan bahwa peluang untuk melakukan "right issue" (penawaran kembali saham kepada publik) terbuka lebar," kata Sjamsul.
Akan tetapi soal rencana tersebut, Sjamsul berharap PP segera diterbitkan pemerintah sejalan dengan rampungnya revaluasi yang dilakukan oleh penasehat keuangan.
Meski demikian Sjamsul tidak bersedia menyebutkan nama perusahaan penasehat keuangan yang dimaksud.
"Yang penting PP jangan terlambat. Harus dapat momentum karena kita harus terlebih dahulu konsultasi ke Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)," katanya.
(R017)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
