Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima yang bertindak sebagai pemimpin rapat dalam rapat kerja Menteri BUMN dengan Komisi VI DPR yang digelar di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis malam.
Alokasi PMN sebesar Rp3 triliun itu terbagi atas PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp1 triliun dan sisanya Rp2 triliun dibagi-bagi kepada sejumlah BUMN strategis.
Pembagian PMN untuk yang Rp2 triliun terbagi atas PT PAL (Persero) Rp600 miliar, PT Pindad (Persero) Rp300 miliar, dan PT DI (Persero) Rp400 miliar.
Selain itu, alokasi lainnya adalah untuk PT IKI (Persero) Rp200 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Rp200 miliar, PT Garam (Persero) Rp 100 milar, dan PT Kertas Leces (Persero) Rp200 miliar.
Khusus untuk PT Kertas Leces, Komisi VI DPR memberikan catatan bahwa perusahaan BUMN tersebut juga harus melaporkan hasil PMN tahun 2011 sebesar Rp275 miliar.
Sedangkan untuk PT Garam, alokasi yang sebelumnya ditentukan Rp135 miliar menjadi Rp100 miliar karena PT Garam dinilai juga telah mendapatkan bantuan baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Perindustrian.
Selain itu, Komisi VI DPR juga menyetujui permintaan PT KAI, PT Pelni, PT Pos Indonesia, dan Perum LKBN Antara untuk menyederhanakan proses PSO dengan menempatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan meminta pemerintah untuk segera memperberbaiki mekanisme perhitungan dan perencanaan PSO.
Komisi VI DPR pada prinsipnya menerima usulan pemerintah yang berkaitan dengan alokasi PSO dalam APBN 2012, yaitu PT KAI (Rp770 miliar), PT Pelni (Rp897 miliar), PT Pos Indonesia (Rp272 miliar), dan Perum LKBN Antara (Rp84 miliar).
(T.M040)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
