Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang berkomunikasi dengan lembaga yang berkonsentrasi pada masalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) itu.
"Itu kan berkomunikasi dengan Amnesty International, kita sedang cari waktu yang tepat," ujarnya.
Namun, Djoko tidak menjelaskan materi yang akan dibahas pemerintah dalam pertemuan dengan Amnesty International.
"Ya nanti, bertemu saja belum," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Yudhoyono menugasi Menko Polhukam untuk memberi penjelasan kepada Amnesty International, menyusul pemberitaan di jaringan televisi internasional tentang permintaan lembaga itu kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan semua tahanan terkait pembubaran Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011.
Kepala Negara meminta Menko Polhukam untuk menjelaskan kepada Amnesty International tentang langkah-langkah nonkeamanan telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua, dan juga proses penegakan hukum yang telah diupayakan.
Penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan dalam sejumlah peristiwa terakhir hendaknya tidak dilihat sebagai upaya mengabaikan HAM, ujarnya.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan bahwa dirinya tidak akan mendampingi Menko Polhukam untuk pertemuan dengan Amnesty International.
"Nanti hasilnya saya akan diberi instruksi apa yang akan saya kerjakan," ujarnya.
Panglima TNI juga kembali menegaskan bahwa pengerahan pasukan TNI sebatas untuk mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menggelar operasi penegakan hukum.
TNI, lanjut dia, tidak perlu mengerahkan pasukan dari luar Papua karena telah dicukupi oleh pasukan yang ada di wilayah tersebut.
(T.D013*P008)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011
