"Saya mesti sampaikan sekali lagi pada saudara dan seluruh rakyat bahwa sikap dan kebijakan dasar pemerintah ke Papua jelas," kata Presiden saat membuka rapat kabinet membahas masalah Papua di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu.
Presiden menyatakan dalam menangani Papua, pemerintah memegang tiga pilar utama dalam setiap kebijakan dan program kerja.
Pilar pertama, kata Presiden adalah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilar yang kedua adalah pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat serta pilar ketiga adalah pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional.
"Saya ingin saudara, kita semua baik pemerintah pusat dan daerah sungguh jalankan kerangka kebijakan atas tiga pilar tersebut," tegasnya.
Presiden menambahkan, "Meski jajaran pemerintah pusat dan daerah sudah mengembangkan kebijakan, program kerja dan tindakan nyata di lapangan, tetapi dari hasil evaluasi yang kita lakukan diperlukan langkah yang lebih efektif lagi, UP4B dibentuk untuk memastikan pemerintah pusat lebih efektif emban tugas."
Kepala Negara menegaskan pada hakekatnya, UP4B harus mengambil peran yang nyata dan efektif untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang baik di tingkat pusat dan daerah, baik antara pusat dan daerah. Juga memastikan semua anggaran yang telah diberikan benar-benar dilaksanakan.
"Ini bukan lembaga baru diatas atau diluar yang telah dilakukan secara sistemik, tapi untuk memastikan semua anggaran dan program berjalan dengan baik sehingga membawa benefit yang riil," kata Presiden.
Rapat yang berlangsung mulai pukul 16:00 WIB tersebut dihadiri oleh Wapres Boediono, seluruh menteri koordinator, sejumlah menteri terkait, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Kepala UP4B Bambang Darmono.
(P008/D011)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
