Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menetapkan tiga prioritas utama yang akan dibenahi dan diperjuangkan untuk membangun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional dan dedikatif.
"Seperti yang pernah saya sampaikan, ada beberapa hal pokok yang akan diperjuangkan dan menjadi prioritas untuk membentuk TNI yang profesional," katanya, kepada wartawan di Markes Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin.
Djoko menjelaskan, tiga prioritas utama yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit, melengkapi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI seuai anggaran yang tersedia dan hubungan baik antara Mabes TNI, ketiga angkatan dengan Departemen Pertahanan (Dephan).
Ia mengatakan, untuk menjadikan prajurit TNI yang profesional, maka pemerintah harus dapat menjamin tingkat taraf hidup yang layak bagi prajurit, sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi memikirkan pekerjaan tambahan selain tugas pokoknya yang sudah cukup berat.
Untuk itu, saya bersama teman-teman Komisi I DPR akan meminta pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang layak bagi para prajurit, yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, ujar Djoko.
TNI, tambah dia, suah tidak mungkin lagi mencari pemasukan lain untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit karena sesuai UU TNI No34/2004 TNI tidak diperbolehkan lagi berbisnis. Satu-satunya ya lewat APBN, karena itu saya berharap pemerintah, DPR dan departemen terkait lain memahami dan mengerti, seberapa besar tingkat taraf hidup yang layak bagi seorang prajurit, dengan tugas pokok yang begitu berat kata Djoko.
Dan lagi, kesejahteraan prajurit tidak semata masalah gaji melainkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan kenaikan uang lauk pauk. Itu adalah komponen-komponen yang akan kita perjuangkan kepada pemerintah, katanya.
Prioritas kedua, lanjut Panglima TNI, adalah melengkapi alutsista TNI bak Angkatan Darat, Angkatan Laut an Angkatan Udara, yang sebagian besar kini berada dalam kondisi kurang memadai, untuk mendukung tugas pokok TNI.
Peningkatan kesiapan dan kekuatan TNI masih sangat tergantung pada seberapa besar anggaran yang dapat diberikan oleh pemerintah. Prediksi kedepan memang sulit untuk mencapai tahapan yang ideal dalam tiga hingga enam tahun kedepan, ujarnya.
Karena itu, maka perlu ada skala prioritas di masing-masing angkatan seberapa mendesak kebutuhan teknologinya di masing-masing angkatan,, tambah Djoko.
Tentang hak pilih TNI, Panglima TNI menegaskan, pihaknya tidak akan terjebak pada masalah waktu, apakah 2009 atau 2014 TNI akan gunakan hak politiknya.
Saya tidak mau terjebak pada polemik, apakah harus cepat atau tidak dalam penggunaan hak pilih TNI, katanya.
Karena itu, TNI akan melakukan kajian dan penelitian tentang keseipan kematangan politik prajuirt dan partai politik sebelum TNI menggunakan hak pilihnya. Ada tiga komponen penting dalam penggunaan hak pilih TNI, yakni individu bersangkutan, partai politik dan aturan perundang-undangan.
Djoko mengingatkan, harus dibedakan antara TNI sebagai institusi dan individu sebagai warga negara. Sebagai institusi TNI tidak boleh memihak pada salahsatu partai politik, sedangkan sebagai inividu, sebagai warga negara prajurit TNI berhak menggunakan hak pilihnya, tutur Panglima TNI.
Terkiat itu, dalam dua hingga 3,5 tahun kedepan TNI akan melakukan kajian dan penelitian terhadap prajurit dan partai politik terkait kematangan berpolitik sebelum TNI menggunakan hak pilihnya.
Yang penting, penggunaan hak pilih tersebut jangan sampai menganggu soliditas TNI, katanya menegaskan.
TNI yang dedikatif, adalah TNI yang loyal kepada bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, TNI harus tetap menjaga netralitasnya, sehingga nilai loyalitas dan netralitas itu benar-benar hanya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, ujar Djoko.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
