"Pemerintah pusat harus turun ke Papua. Presiden dulu kan banyak janji, tentang kesejahteraan, keadilan," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj usai menerima kunjungan pengurus Lembaga Musyawarah Adat Amungme dan Lembaga Musyawarah Adat Kamoro di kantor PBNU, Jakarta, Kamis.
Ditanya apakah perlu Presiden berkantor sementara di Papua sebagaimana pernah dilakukan di Yogyakarta saat bencana alam, menurut Said Aqil, hal itu lebih baik.
"Kalau Presiden mau ke sana (Papua, Red), saya temani," kata Said Aqil.
Menurut dia, harus diakui bahwa upaya menyelesaikan persoalan Papua, baik kesejahteraan, keadilan, maupun keamanan, belum maksimal.
Agar masalah Papua tidak berlarut-larut, PBNU berharap pemerintah mengambil langkah secara sigap, konkret, dan komprehensif. Mulai dari menghentikan segala bentuk kekerasan, menegakkan hukum, merangkul masyarakat dan tokoh adat Papua hingga mengundang keterlibatan ormas agama.
Sementara untuk jangka panjang, penyelesaian masalah Papua harus diletakkan dalam kerangka menciptakan keadilan dan menjunjung harkat martabat masyarakat Papua.
Said Aqil mengatakan, otonomi khusus Papua hanya akan memiliki arti bagi masyarakat Papua manakala mereka dapat merasakan betul keadilan, terutama untuk menikmati hasil sumber daya alam, dan hak-hak asasi dan segala kemuliaannya sebagai manusia Indonesia dihormati.
Terkait pertemuan dengan tokoh adat Suku Amungme dan Kamoro, Said Aqil menyatakan PBNU mendengarkan aspirasi dan keluhan dua suku yang tanah adatnya dieksploitasi PT Freeport tersebut.
"Kami dengar keluhan mereka, soal penembakan, kekerasan, ketidakadilan. Mereka minta NU menyuarakan nasib mereka," katanya.
Menurut Said Aqil, dalam pertemuan itu sama sekali tidak disinggung persoalan politik, termasuk wacana Papua merdeka.
"Tidak ada bicara politik, Papua merdeka. Yang datang ke sini tidak menyinggung itu. Kalau bicara merdeka, NU tak akan menerima, mendengarkan pun kami tak akan mau," katanya.
(T.S024/I007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
