"Sudah ada kesepakatan. Tidak ada negosiasi lagi," kata Direktur Jenderal Kerjasama Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kementerian Luar Negeri RI, Djauhari Oratmangun, di lokasi pelaksanaan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali, Selasa malam.
Djauhari, yang juga ketua forum pejabat tinggi ASEAN, mengatakan bahwa hal itu untuk menjelaskan hasil negosiasi antara delegasi ASEAN yang tergabung dalam Komite Eksekutif zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara dan delegasi dari lima negara pemilik senjata nuklir.
Menurut dia, persetujuan delegasi negara-negara pemilik senjata nuklir itu adalah perkembangan yang signifikan. Hal itu bisa menjadi awal proses penandatanganan perjanjian zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara oleh negara-negara pemilik senjata nuklir.
Sementara itu, Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard, menjelaskan bahwa kesepakatan delegasi itu masih harus ditindaklanjuti dengan berbagai diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait nuklir, baik di ASEAN maupun di negara-negara pemilik senjata nuklir.
Menurut dia, kesepakatan itu belum mengikat jika para pemimpin negara pemilik senjata nuklir belum menandatangani perjanjian.
"Tidak bisa dikatakan selesai sampai semua disetujui oleh negara-negara pemilik senjata nuklir dan semua anggota ASEAN," katanya.
Namun demikian, dia menegaskan, kesepakatan para delegasi adalah awal yang baik untuk menjamin keamanan ASEAN dari bahaya senjata nuklir.
"Elemen pentinnya adalah komitmen negara-negara pemilik senjata nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir mereka untuk mengancam dan menyerang negara ASEAN," katanya.
(Uu.F008/Z003)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011
