"Belum ada standar prosedur untuk evaluasi keberhasilan moratorium dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)," kata Daniel dalam diskusi "enam bulan moratorium" yang diselenggarakan di Kantor Ford Foundation, di Jakarta, Rabu.
Dia juga mempertanyakan mekanisme penyampaian informasi spasial untuk revisi PIPIB yang dijanjikan dilakukan setiap enam bulan.
Pada kesempatan tersebut, Daniel menjelaskan Kertas Kerja dari CIFOR yang menganalisis mengenai Inpres Nomor 10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang dikeluarkan pemerintah pada 20 Mei 2011.
Daniel menjelaskan, intervensi yang bisa dilakukan masyarakat terhadap Inpres 10/2011 antara lain dengan memberi informasi spasial PIPIB karena banyak sekali perdebatan mengenai luasan hutan yang dikonservasi.
Dia menyarankan moratorium kehutanan diperpanjang waktunya dan diperluas cakupan kawasan hutan yang dikonservasi.
Selama masa moratorium kehutanan, kata dia, perlu dikaji ulang izin-izin kehutanan, seperti izin prinsip gambut, izin prinsip hutan alam, izin yang melanggar lahan gambut dan izin yang melanggar hutan primer.
Dia juga mengkritisi instansi pemerintah yang mendapatkan tugas pelaksanaan moratorium dalam Inpres Nomor 10/2011 seperti tugas berat untuk Kementerian Kehutanan, ketidakjelasan tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan tidak masuknya Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM.
"Mentan dan Menteri ESDM tidak masuk instansi yang mendapat tugas dalam Inpres, padahal 60 persen (tugas pengurangan emisi) di bawah menteri pertanian," katanya.
Daniel menambahkan, tidak disebutkan secara jelas instansi yang mengkoordinasi pelaksanaan moratorium, meski tugas utama ada pada Kementerian Kehutanan dengan penundaan izin baru, revisi PIPIB dan melaporkan tugasnya pada presiden.
Senada dengan Daniel, Koordinator Program HuMA Bernadus Steni dan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Bustar Maitar mengatakan, perlu ada indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan moratorium kehutanan.
Steni menjelaskan, kolisi LSM lingkungan telah membuat indikator keberhasilan moratorium kehutanan yang dituangkan dalam "common platform".
(T.D016/S023)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
