"Kami memiliki satu pemahaman bahwa serangan militer ke Ukraina tidak dapat diterima. Di daerah mana pun kedaulatan dan integritas teritorial tidak boleh diganggu oleh kekuatan militer maupun intimidasi," kata PM Kishida.
PM Kishida mengemukakan hal itu ketika memberikan keterangan pers bersama dengan Presiden RI Joko Widodo selepas pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.
PM Kishida menekankan perubahan status quo secara sepihak dengan kekerasan tidak dapat diterima, dan konflik harus diselesaikan dengan resolusi yang damai berdasarkan hukum internasional.
Jepang menyampaikan protes keras atas serangan yang terjadi kepada masyarakat dan fasilitas sipil di Ukraina, yang dinilai Jepang sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah bertukar pikiran secara terbuka dengan Presiden Jokowi mengenai persoalan masyarakat regional, terutama mengenai invasi Rusia ke Ukraina yang menurutnya jelas melanggar hukum internasional.
"Invasi tersebut mengguncangkan tatanan internasional, termasuk Asia. Maka harus dikutuk dengan keras," tegasnya.
Indonesia dan Jepang menyepakati untuk berkolaborasi dalam menghentikan tindakan militer dengan segera, serta mengatasi masalah melalui dialog dan mengatasi dampak terhadap ekonomi dunia.
"Kedua negara sudah menyepakati untuk berkolaborasi memberikan bantuan kemanusiaan untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di sana (Ukraina)," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam keterangannya menyampaikan Indonesia mengajak semua negara konsisten menghormati kedaulatan dan integritas negara lain.
"Mengenai isu kawasan dan global, khususnya mengenai Ukraina, saya menekankan ajakan Indonesia agar semua negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain secara konsisten," kata Presiden Jokowi.
Ditekankan pula bahwa perang Ukraina harus segera dihentikan. Indonesia bersama Jepang sepakat untuk menciptakan situasi kondusif agar perundingan dan solusi damai dapat segera tercapai.
"Sejauh ini saya telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah kepala negara/kepala pemerintahan negara lain. Sekali lagi perang harus segera dihentikan dan solusi damai harus segera dicapai," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Ukraina terima 33 tentara, 12 warga sipil yang ditukarkan oleh Rusia
Baca juga: Kepala intel Rusia tuduh AS, Polandia ingin membagi dua Ukraina
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022
