Jakarta (ANTARA News) - Institusi DPR tidak perlu latah dengan ikut membentuk tim investigasi guna menyelidiki surat Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi kepada Menlu Hassan Wirajuda dan Dubes RI di Korsel karena surat yang dikirim tersebut hanya surat biasa.
"Surat Sudi itu bukan `katabelece` untuk menekan kedua institusi tersebut agar memenangkan PT Sun Hoo Engineering dalam proyek renovasi kantor KBRI di Seoul, Korsel," kata anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Achmad Fauzie di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, apabila DPR ingin memberi perhatian kepada kasus itu, maka sebaiknya diserahkan kepada Komisi I dan Komisi II DPR yang selama ini mitra kerja Seskab.
"Serahkan penyelesaian masalah itu kepada Komisi I dan Komisi II DPR. Kalau DPR bentuk tim, kesannya jadi kurang kerjaan," katanya.
Menanggapi rencana sebagian pihak di DPR membentuk tim investigasi surat Seskab tersebut, dia menyatakan siap pasang badan untuk membela Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Dia menyatakan pihaknya menilai Sudi tidak bersalah.
Menurut dia, Sudi hanya sebagai mediator agar perusahaan kalau bisa dibantu. "Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi, cara berfikir Sudi itu praktis-praktis saja kok, nggak `neko-neko`," katanya.
Menurut dia, munculnya surat itu mungkin Sudi diminta tolong orang, lalu dibikin surat kepada Menlu. Tetapi keputusannya diserahkan kepada Menlu. Hanya saja karena posisinya yang dekat dengan Presiden, maka Sudi `diserang` beramai-ramai.
Dia mengatakan, Sudi hanya sasaran antara saja. "Logikanya begitu. Coba teliti surat itu, Sudi Silalahi `kan nggak nekan Menlu tho? Masalah apakah Kantor KBRI itu jadi direnovasi atau tidak, oleh siapa dan sebagainya, semua itu terpulang kepada Menlu Hasan Wirayudha," kata Fauzie.
Kader Partai Demokrat asal Jatim itu juga meminta rekan-rekannya di DPR untuk tidak terus-terusan menyerang Sudi. Kasus ini mencuat karena mungkin karena begitu gampang Sudi menolong orang.
"Ada yang keliru dan hendaknya hal itu kita maklumi bersama. Kita ingatkan agar lain kali kalau menolong orang harus hati-hati, karena begitu salah sedikit saja, akan jadi bumerang dan diserang `rame-rame`," katanya.
"Apa salahnya Sudi lakukan itu? Saya pikir itu hal biasa. Sudahlah, hidup ini yang enak-enak saja Bung, jangan dibuat susah, nanti malah stress. Kalau mau jujur, masih banyak masalah lain lebih penting yang perlu kita selesaikan. Sudahlah, kita kubur saja kasus surat Sudi ini, toh belum ada uang negara yang kececer karena surat Sudi," katanya.
Sependapat dengan Fauzie, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, polemik mengenai kasus Sudi yang berkembang sekarang tidak menguntungkan bagi bangsa. "Kasihan rakyat, kalau tiap hari disuguhi tontonan yang kurang mendidik," katanya.
Azis khawatir, kalau kasus ini tidak segera diakhiri, bisa menghambat investasi yang mau masuk ke Indonesia dan mengganggu harmonisasi roda pemerintahan," katanya.
Politisi Golkar itu juga sependapat jika penyelesaian kasus Sudi diserahkan pada Komisi I dan II DPR. Di forum itulah silahkan Sudi menjelaskan masalah itu secara gamblang agar publik tahu duduk persoalannya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
