Demikian dikatakan oleh Bambang Dharmono usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
"Militer dikerahkan, tentu ada mekanisme dan sistem. Apakah mau nyebrang secara sembarangan," kata Bambang.
Ia juga menyebutkan, sebagai Kepala UP4B, tentunya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala negara.
"Saya tidak mau berandai-andai dan pemerintah tentu punya perhitungan tersendiri. Serahkan kepada presiden. Apa yang dikatakan presiden, itu yang akan kita lakukan," kata Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan, penempatan pasukan cadangan AS akan dapat menimbulkan ketegangan baru di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia.
"Kehadiran pasukan AS di Darwin itu macam-macam, dapat timbulkan ketengangan-ketegangan baru dan tidak menguntungkan," kata TB Hasanuddin.
Mantan perwira TNI itu menambahkan, bila memang pasukan cadangan AS itu untuk membantu Indonesia menghadapi bencana, maka tak akan diperlengkapi dengan persenjataan yang canggih.
"Pasukan itu adalah pasukan reaksi cepat, dilengkapi persenjataan canggih, pasti untuk kepentingan, termasuk mem-pres (menekan) agar PT Freeport tak diganggu," kata TB Hasanuddin.
Dikatakan, pemerintah seharusnya pertanyakan dan minta jaminan dan serukan main set agar negara-negara Asean jangan terpengaruh.
"Harus dibuktikan bahwa mereka ditempatkan di Darwin bukan untuk mengantisipasi Papua.
AS menempatkan pasukan cadangannya sebanyak 2500 personil marinir di Darwin, Australia guna membantu Indonesia dalam menghadapi bencana alam.
(Zul/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
