Jakarta (ANTARA News) - Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Papua, khususnya di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport.
"Sekarang pemerintah harus memberi perlindungan kepada masyarakat dan juga investasi yang ada di sana," kata Wapres kepada wartawan seusai shalat Jumat di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.
Ia menyatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan Pangdam dan Kapolda di Papua untuk mengamankaan daerah tersebut.
Wapres menegaskan pemerintah juga harus mentaati aturan-aturan yang ada, termasuk bagaimana penambang-penambang rakyat itu diatur sesuai dengan tempat-tempat yang diizinkan.
"Kalau tidak diizinkan ya tidak boleh. Sekarang urusannya adalah memberi pemahaman pada rakyat di sana dan mengatur agar Freeport tetap bekerja dan tidak ada gangguan keamanan," katanya.
Wapres meminta kepada masyarakat Papua agar dapat memahami bahwa Freeport merupakan usaha resmi yang banyak memberi manfaat kepada negara, masyarakat dan pemerintah daerah.
Dikatakannya pendapatan masyarakat di sana saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya Freeport.
"Gaji para pekerja di sana juga lebih baik daripada pekerja di sini. Jadi itu pasti memberi manfaat bukan saja untuk Timika, tapi juga seluruh Papua," katanya.
Sebelumnya pada Jumat pagi, saat meresmikan pembukaan Musyawarah Pusat dan Raker I Konsorsium Masyarakat Pengusaha Papua, Wapres mengemukakan Freeport adalah usaha untuk meraih keuntungan tinggi karena risikonya juga tinggi.
Dulu, katanya, orang akan berpikir beberapa kali membuka usaha di gunung-gunung dan hutan-hutan karena riiko tinggi itu. Tetapi Freeport berani mengambil risiko dan juga akan mendapatkan keuntungan besar dari usahanya itu.
Dalam kesempatan itu, Wapres mengajak masyarakat Papua agar meningkatkan kinerjanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka sendiri, karena tidak ada orang yang senang tanpa bersusah payah dahulu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
