Hal ini disampaikan Moeldoko saat menghadiri Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.
"Saat ini ada 600.000 personil Pendamping Keluarga Nusantara yang siap menjalankan strategi penurunan stunting, sehingga saya yakin target Presiden Jokowi terkait penurunan stunting hingga angka di bawah 14 persen di tahun 2024 bisa tercapai," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga.
Baca juga: Akademisi: Sosialisasi program pencegahan kekerdilan harus digencarkan
Untuk menangani permasalahan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang siap memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga untuk mencegah stunting.
Menurut Moeldoko, ada tiga aktor utama yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan stunting, yakni Bidan, Penggerak PKK dan Kader Keluarga Berencana (KB).
"Dengan tiga aktor utama ini, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, bahkan permasalahan stunting pun bisa mereka selesaikan," kata Purnawirawan Jenderal itu.
Sementara itu, salah satu tugas Kantor Staf Presiden (KSP) adalah mengawal dan memastikan program strategis nasional bisa berjalan dengan baik.
Stunting menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian utama pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin.
Baca juga: Wapres Ma'ruf perintahkan kolaborasi untuk turunkan angka stunting
Bahkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 dapat turun minimal 3 persen dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 24,4 persen.
Namun demikian, angka prevalensi stunting pada 2021 sudah jauh menurun dibandingkan pada 2018 sebesar 30,8 persen.
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kini tengah berupaya keras mencapai target "zero stunting" pada tahun 2023.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan angka stunting di Jawa Barat sudah di bawah 13 persen, salah satunya dipengaruhi inovasi penanganan stunting, yakni program Ojek Makanan Balita (OMABA).
"Sayangnya, infrastruktur kesehatan kita kurang cukup, misalnya Puskesmas masih sangat terbatas jumlahnya. Ke depannya, Puskesmas harus naik jumlahnya, sehingga bisa melakukan pertahanan kesehatan dengan baik dan mencegah terjadinya stunting," kata Ridwan Kamil.
Baca juga: Pemerintah susun strategi agar stunting turun 3 persen pada 2022
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022
