Pekanbaru (ANTARA News) - Para pedagang yang kesal akibat pengelolaan manajemen Pasar Inpres Bangkinang, Kabupaten Kambar dilakukan kurang transparan, meminta pihak berkompeten mengaudit keadaan pasar kebanggaan rakyat Kampar tersebut.

Demikian salah satu tuntutan yang mengemuka berbarengan dengan demonstrasi ratusan pedagang anggota Asosiasi Pedagang Pasar Kampar Madani (ASPPK-Madani) didukung para aktivis Gerakan Mahasiswa Pemuda Riau (Gempur), Senin (5/12).

Tegasnya, demikian ASPPK-Madani, mereka menuntut agar pembangunan `Mal Bangkinang` di atas Kompleks Pasar Inpres Bangkinang yang dilakukan investor (pengembang) PT Makmur Permata Putra (MPP) harus diaudit dan pembangunannya mesti dilakukan dengan dana APBD Kampar, jangan diserahkan ke swasta.

Tuntutan itu disampaikan secara tertulis, dan isinya tertuang dalam selebaran yang dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar lokasi aksi unjuk rasa.

Aksi dan orasi menuntut audit Pasar Inpres Bangkinang ini, dilakukan di hadapan masyarakat umum di kompleks pasar hingga di depan kantor PT MPP.

Secara bergantian, tiga juru bicara para pedagang itu, Migos, Idas dan Dedek, meneriakkan berbagai aspirasi serta tuntutan ratusan pedagang pasar tersebut.

Intinya mereka mengatakan, "dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, pedagang masih pada titik yang sama, yakni menolak pembangunan Pasar Inpres Bangkinang melalui investor, meskipun pasar sudah dibongkar".

Alasannya, banyak hal yang tidak jelas, tak transfaran, bahkan dinilai merugikan rakyat.

"Pihak investor dengan sepihak menaikan harga kios 2x2 yang dulunya cuma Rp11.500.000 menjadi Rp15.000.000,- per meter persegi, dengan berbagai alasan," ungkap Migos.

Dedek kemudian menambahkan, sejak awal pembangunan pasar ini dimulai, sudah banyak terjadi kejanggalan.

"Ditambah lagi Bupati Kampar, H Burhanuddin Husin dulu pernah menyampaikan bahwa pembangunan pasar ini tidak akan dimulai kalau tidak ada persetujuan para pedagang, serta tidak adanya transparansi yang jelas. Tapi, nyatanya sekarang berbeda," tuturnya.

Dikatakannya pula, pemerintah seharusnya mengayomi pedagang pasar sebagai rakyat kecil yang sangat butuh perlindungan, bukan sebaliknya memaksakan kehendaknya tanpa menghiraukan jeritan masyarakat.

"Kami telah melihat bagaimana investor menaikkan harga semaunya tanpa melibatkan pedagang terlebih dahulu. Kami bertanya apakah ada jaminan yang pasti dari pemerintah untuk menjamin nasib pedagang ke depannya, tidak ada jawaban jelas", timpal Migos.

Karena itu, ratusan pedagang itu mencap investor sudah membodoh-bodohi rakyat.

"Ini negeri kita, jangan kami ditindas, jangan bohongi lagi rakyat. Ini namanya Pasar Inpres, artinya dibangun karena Instruksi Presiden, bukan seenaknya dikelola investor," tukas para orator itu.

Massa yang semakin panas, kemudian semakin mendekat ke kantor PT MPP di Jalan Sudirman, Bangkinang.

Melihat situasi ini, pihak kepolisian yang sudah berjaga-jaga di lokasi itu, langsung mengamankan.

Sementara itu, Manajer Pelaksana PT MPP untuk pembangunan `Mal Bangkinang`, Suryanto, yang ingin ditemui para pedagang, tidak terlihat.

Ketika ditanya kepada salah seorang karyawan PT MPP tentang keberadaan Suryanto, ia mengaku sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau.

Tetapi, sampai aksi demo usai, Suryanto ternyata tidak juga kunjung datang.

Saat dihubungi pun, Suryanto tidak mengangkat, meskipun telepon selulernya sedang aktif. (ANT-325/M036)

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011